Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI agar tak main-main dengan perekrutan anggota di kabupaten maupun kota.
Hal itu diungkapkan Doli saat memimpin rapat konsinyering dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, membahas tiga rancangan PKPU dan Perbawaslu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/5).
Doli mengaku mendapatkan banyak informasi terkait dengan rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota. Doli mengaku banyak laporan adanya kecurangan dalam perekrutan anggota KPU maupun Bawaslu.
Baca juga : Bawaslu Mulai Akses Berkas Caleg di Silon KPU
“Saya berusaha tidak percaya, tetapi saya mau mengingatkan hati-hati, saya berusaha tidak percaya tetapi rasa-rasanya kalau tidak diingatkan akan terus menerus terjadi,” ungkap Doli.
Doli menegaskan jika Komisioner KPU RI hingga anggota Bawaslu RI merekrut anggotanya berdasarkan kedekatan atau kolega dirinya masih bisa mentolerir. Namun, jika terbukti ada transaksional dalam proses perekrutan anggota KPU-Bawaslu, Doli menuturkan bangsa ini tak akan memaafkan kecurangan tersebut.
Baca juga : Sistem KPU Bisa Deteksi Kegandaan Caleg Seperti Aldi Taher
“Saya kira bangsa ini tak akan maafkan saudara-saudara semua. Saya mau mengingatkan, DKPP juga harus cermati. Kalau ada orang-orang yang melihat kejadian-kejadian transaksional itu, komisi 2 siap membuka diri untuk itu. Saya kira gak ada ampun untuk itu,” tegasnya.
Doli ingin menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemilu harus satu suara, yakni sama-sama ingin membuat pemilu yang bersih. Maka, lanjut Doli, sudah sepatutnya sebagai penyelenggara pemilu harus bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. (Z-8)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
KETUA Komisi II DPR HM Rifqinizamy mengingatkan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota untuk netral selama Pilkada 2024.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved