Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI agar tak main-main dengan perekrutan anggota di kabupaten maupun kota.
Hal itu diungkapkan Doli saat memimpin rapat konsinyering dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, membahas tiga rancangan PKPU dan Perbawaslu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/5).
Doli mengaku mendapatkan banyak informasi terkait dengan rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota. Doli mengaku banyak laporan adanya kecurangan dalam perekrutan anggota KPU maupun Bawaslu.
Baca juga : Bawaslu Mulai Akses Berkas Caleg di Silon KPU
“Saya berusaha tidak percaya, tetapi saya mau mengingatkan hati-hati, saya berusaha tidak percaya tetapi rasa-rasanya kalau tidak diingatkan akan terus menerus terjadi,” ungkap Doli.
Doli menegaskan jika Komisioner KPU RI hingga anggota Bawaslu RI merekrut anggotanya berdasarkan kedekatan atau kolega dirinya masih bisa mentolerir. Namun, jika terbukti ada transaksional dalam proses perekrutan anggota KPU-Bawaslu, Doli menuturkan bangsa ini tak akan memaafkan kecurangan tersebut.
Baca juga : Sistem KPU Bisa Deteksi Kegandaan Caleg Seperti Aldi Taher
“Saya kira bangsa ini tak akan maafkan saudara-saudara semua. Saya mau mengingatkan, DKPP juga harus cermati. Kalau ada orang-orang yang melihat kejadian-kejadian transaksional itu, komisi 2 siap membuka diri untuk itu. Saya kira gak ada ampun untuk itu,” tegasnya.
Doli ingin menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemilu harus satu suara, yakni sama-sama ingin membuat pemilu yang bersih. Maka, lanjut Doli, sudah sepatutnya sebagai penyelenggara pemilu harus bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. (Z-8)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved