Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pembebasan pilot Susi Air yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). terus dilakukan. Selain pemerintah, masyarakat sipil/ tokoh masyarakat/ tokoh adat/ tokoh agama Papua juga melakukan pendekatan untuk membebaskan kapten Philips Max Mehrtens asal Selandia Baru itu.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Cahyo Pamungkas menyebut bahwa pendekatan itu bisa membebaskan sandera. Pasalnya, para tokoh sipil itu merupakan pihak ketiga yang bisa menjadi negosiator bagi kedua pihak yang terlibat konflik. Akan tetapi, dia menegaskan upaya para tokoh sipil harus didukung kedua belah pihak. Artinya, para tokoh sipil itu harus mendapat kepercayaan dari pemerintah melalui TNI/ Polri dan OPM.
"Bisa sejauh mendapatkan kepercayaan dari dua pihak yang bertikai, OPM dan TNI/Polri," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/5).
Baca juga: Kesehatan Pilot Susi Air Dikhawatirkan Menurun
Cahyo menilai bahwa dalam upaya pembebasan sandera memang selalu melibatkan pihak ketiga yang netral. Namun, lazimnya pihak ketiga itu biasanya merupakan utusan pemerintah dari luar zona konflik.
"Kalau lazimnya negosiator itu diutus pemerintah. Mereka bisa dari luar negeri yang memang benar-benar netral," jelasnya.
Baca juga: TNI Terus Lakukan Pencarian Titik Lokasi Keberadaan Pilot Susi Air
Keterlibatan tokoh sipil Papua saat ini disebutnya sebagai bentuk kekhawatiran bila konflik bersenjata justru akan semakin meluas. Tentu saja para tokoh sipil Papua tidak ingin adanya operasi militer di daerah tersebut yang bisa berdampak luas pada masyarakat umum.
"Ini pesannya ada kekhawatiran dilakukan operasi militer bila sandera tidak segera bebas. Para tokoh sipil ini ingin pembebasan pilot bisa dilakukan dengan cara non kekerasan. Makanya mereka mau turun tangan," kata dia. (Van/Z-7)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus berupaya mempercepat hilirisasi riset melalui program BRIN Goes to Industry.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
BRIN menjelaskan lubang besar di Aceh Tengah bukan fenomena sinkhole, melainkan longsoran geologi akibat batuan tufa rapuh, hujan lebat, dan faktor gempa bumi.
WILAYAH pesisir Indonesia menghadapi tekanan yang semakin kompleks, mulai dari abrasi, banjir rob, kenaikan muka air laut, hingga keterbatasan ruang.
PENCEMARAN pestisida di Sungai Cisadane dapat ditangani melalui restorasi ekosistem sungai lewat rehabilitasi zona riparian menurut peneliti BRIN
pencemaran Sungai Cisadane oleh pestisida dapat menimbulkan efek kesehatan. Meskipun air permukaan sungai itu bisa tampak jernih kembali, ada ancaman toksititas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved