Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu tentu saja dilakukan dengan berkolaborasi bersama kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah.
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menegaskan, perlunya membangun kolaborasi kebijakan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Kementerian PPPA melalui Biro SDM dan BPSDM Kemendagri juga perlu mengembangkan program pengembangan kompetensi bagi aparatur di daerah yang mencakup program pelatihan mengatasi isu gender, perempuan, dan anak.
Baca juga : BSKDN Kemendagri : Koordinasi Antar Perangkat Daerah Menentukan Peningkatan Inovasi Daerah
"Unit-unit kerja di lingkungan BPSDM Kemendagri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan kebijakan dan program yang responsif terhadap isu gender, perempuan, dan anak. Selain itu, penguatan sertifikasi bagi SDM aparatur yang menangani aspek gender, perempuan, dan daerah perlu dilakukan dengan mekanisme anggaran yang dapat dikelola secara baik dan efektif," ujar Sugeng dalam keterangannya, Jumat (31/3).
Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengapresiasi dukungan Kemendagri. Menurutnya banyak isu gender di daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak.
Baca juga : Perempuan Benteng Kokoh Lindungi Anak dari Penyebaran Radikalisme
"Peningkatkan kompetensi SDM, kurang responsifnya SDM di daerah terkait isu gender, pemahamanan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta pemahaman terkait isu gender dan anak bagi aparatur," kata dia.
Terpisah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bakti sosial (baksos), ceramah agama, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan digelar di Ruang Pertemuan Lantai 3 Gedung F, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).
Baksos Ramadan diprakarsai oleh DWP Ditjen Bina Keuda bersama dengan DWP Kemendagri. Kegiatan ini mengusung tema ‘Membangun Perempuan Cerdas untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai Momen Memperkuat Keimanan, Solidaritas, Sosial dan Mengukuhkan Ukhuwah’ Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda Horas Mauritz Panjaitan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni selaku Penasihat DWP Ditjen Bina Keuda.
“Kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan diperlukan untuk memperkuat rasa kepedulian kepada sesama serta sebagai wujud dalam meningkatkan toleransi kebersamaan,” kata Mauritz.
Mauritz, atas nama Dirjen Bina Keuda mengapresiasi kegiatan berbagi dan baksos yang diinisasi oleh DWP Ditjen Bina Keuda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam merespons kebutuhan saat Ramadan.
“Kami pandang penting dan strategis dalam merespons kebutuhan terutama dalam meningkatkan keselarasan dengan program-program secara terintegrasi dengan momen peringatan hari besar keagamaan,” ucap Mauritz. (Z-8)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Program Pejuang Dua Merah diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terus berjuang dengan semangat dan keyakinan, serta menemukan kekuatan dalam kebersamaan.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Acara ini merupakan puncak dari rangkaian pelatihan dan pendampingan yang telah mereka jalani selama enam kali pertemuan dalam Program Glorious Golo Mori.
Perempuan Indonesia punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan, mulai dari pendidikan, perlawanan bersenjata, hingga politik.
Program SisBerdaya dan DisBerdaya ini menjadi salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus strategi menjembatani kesenjangan digital di kalangan pelaku UMKM perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved