Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu tentu saja dilakukan dengan berkolaborasi bersama kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah.
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menegaskan, perlunya membangun kolaborasi kebijakan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Kementerian PPPA melalui Biro SDM dan BPSDM Kemendagri juga perlu mengembangkan program pengembangan kompetensi bagi aparatur di daerah yang mencakup program pelatihan mengatasi isu gender, perempuan, dan anak.
Baca juga : BSKDN Kemendagri : Koordinasi Antar Perangkat Daerah Menentukan Peningkatan Inovasi Daerah
"Unit-unit kerja di lingkungan BPSDM Kemendagri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan kebijakan dan program yang responsif terhadap isu gender, perempuan, dan anak. Selain itu, penguatan sertifikasi bagi SDM aparatur yang menangani aspek gender, perempuan, dan daerah perlu dilakukan dengan mekanisme anggaran yang dapat dikelola secara baik dan efektif," ujar Sugeng dalam keterangannya, Jumat (31/3).
Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengapresiasi dukungan Kemendagri. Menurutnya banyak isu gender di daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak.
Baca juga : Perempuan Benteng Kokoh Lindungi Anak dari Penyebaran Radikalisme
"Peningkatkan kompetensi SDM, kurang responsifnya SDM di daerah terkait isu gender, pemahamanan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta pemahaman terkait isu gender dan anak bagi aparatur," kata dia.
Terpisah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bakti sosial (baksos), ceramah agama, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan digelar di Ruang Pertemuan Lantai 3 Gedung F, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).
Baksos Ramadan diprakarsai oleh DWP Ditjen Bina Keuda bersama dengan DWP Kemendagri. Kegiatan ini mengusung tema ‘Membangun Perempuan Cerdas untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai Momen Memperkuat Keimanan, Solidaritas, Sosial dan Mengukuhkan Ukhuwah’ Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda Horas Mauritz Panjaitan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni selaku Penasihat DWP Ditjen Bina Keuda.
“Kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan diperlukan untuk memperkuat rasa kepedulian kepada sesama serta sebagai wujud dalam meningkatkan toleransi kebersamaan,” kata Mauritz.
Mauritz, atas nama Dirjen Bina Keuda mengapresiasi kegiatan berbagi dan baksos yang diinisasi oleh DWP Ditjen Bina Keuda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam merespons kebutuhan saat Ramadan.
“Kami pandang penting dan strategis dalam merespons kebutuhan terutama dalam meningkatkan keselarasan dengan program-program secara terintegrasi dengan momen peringatan hari besar keagamaan,” ucap Mauritz. (Z-8)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meyakini langkah Polri dalam menangani laporan kekerasan akan lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban.
Indonesia didorong untuk memanfaatkan kekayaan budaya dalam mendorong pengembangan industri ekonomi kreatif di tingkat global, termasuk melalui inovasi dan inklusi
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui pemberian keterampilan praktis, wawasan bisnis tajam, dan akses tanpa batas ke pasar global, SheHacks menjadi tonggak penting dalam mempercepat inklusivitas gender.
Pesenggiri Festival 2025 menggabungkan pameran karya seni tapis kuno dengan berbagai aktivitas kreatif lainnya.
Kompetisi ini dirancang dengan tiga tahapan utama yaitu menyusun proposal ilmiah, menyampaikan ide melalui video singkat, dan mempresentasikan solusi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved