Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEKRETARIS Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperhatikan koordinasi antar perangkat daerah di wilahnya. Hal ini mengingat koordinasi tersebut dapat menentukan peningkatan inovasi daerah.
Kurniasih mengungkapkan, pihaknya tengah disibukkan dengan aktivitas pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada daerah yang kurang inovatif atau daerah yang mengalami penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN untuk meningkatkan inovasi daerah.
Ia menjelaskan, salah satu faktor penting dalam peningkatan inovasi daerah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mau saling bekerja sama.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Minta Pemprov Sulut Kembangkan Brand Lokal Berbasis Inovasi Potensi Daerah
"Litbang itu harus berkoordinasi dengan dinas-dinas, kalau bisa dibentuk Surat Keputusan (SK) Tim langsung dari Pak Gubernur agar Kaban Litbang saat membutuhkan data (terkait inovasi) jadi lebih mudah," jelasnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Tomohon, Kamis (30/3).
Kurniasih menegaskan inovasi perlu ditopang riset dan kajian agar data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, dia mengimbau Pemkot Tomohon untuk melibatkan tim peneliti dalam pengembangan atau mereplikasi inovasi daerah.
Baca juga : Kemendagri Dorong Daerah Penuhi Target Kinerja Adminduk
"Inovasi itu pemikiran pembaruan yang harus ditopang dengan pengetahuan, dalam hal ini kita butuh tim peneliti, nantinya bisa jadi rekomendasi juga untuk pimpinan dalam mengambil kebijakan," ujarnya.
Dia menambahkan, koordinasi antar perangkat daerah tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan nilai IID Kota Tomohon. Namun langkah tersebut juga diperlukan agar daerah lebih memahami kemanfaatan tiga indeks lainnya yang dikelola BSKDN. Adapun ketiga indeks tersebut meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan pelaporan IID Tahun 2022, Kota Tomohon mengalami penurunan pada jumlah laporan inovasi daerah yang terinput ke dalam sistem. Sementara terkait skor dan ranking mengalami peningkatan. Kendati demikian, sebaran inovasi daerah di Kota Tomohon belum merata di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. (RO/Z-5)
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong agar para dosen dari perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan CEO demi memahami kebutuhan industri.
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan lahirnya pengusaha-pengusaha pendidikan yang memiliki visi mencerdaskan bangsa dan sekaligus kompetensi.
Toyota memanfaatkan momentum GIIAS untuk menampilkan jajaran kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari city car hingga mobil listrik murni.
TUMBUHAN air eceng gondok memang seringkali dianggap hama. Anggapan itu tidak sepnuhnya salah, namun bagaimana mengubah enceng gondok bisa menjadi sumber penghasilan dan solusi lingkungan?
Microsoft kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran Copilot Vision dan berbagai fitur AI eksklusif di Windows 11.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
Pelajari faktor kunci dinamika penduduk: kelahiran, kematian, migrasi. Analisis mendalam untuk memahami perubahan populasi dan dampaknya.
Pertumbuhan penduduk: memahami dinamika demografi, faktor pendorong, dampak sosial-ekonomi, dan proyeksi masa depan.
Ketahui tiga peran krusial rumah tangga pemerintah: stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Panduan lengkap!
Trubus berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved