Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperhatikan koordinasi antar perangkat daerah di wilahnya. Hal ini mengingat koordinasi tersebut dapat menentukan peningkatan inovasi daerah.
Kurniasih mengungkapkan, pihaknya tengah disibukkan dengan aktivitas pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada daerah yang kurang inovatif atau daerah yang mengalami penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN untuk meningkatkan inovasi daerah.
Ia menjelaskan, salah satu faktor penting dalam peningkatan inovasi daerah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mau saling bekerja sama.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Minta Pemprov Sulut Kembangkan Brand Lokal Berbasis Inovasi Potensi Daerah
"Litbang itu harus berkoordinasi dengan dinas-dinas, kalau bisa dibentuk Surat Keputusan (SK) Tim langsung dari Pak Gubernur agar Kaban Litbang saat membutuhkan data (terkait inovasi) jadi lebih mudah," jelasnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Tomohon, Kamis (30/3).
Kurniasih menegaskan inovasi perlu ditopang riset dan kajian agar data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, dia mengimbau Pemkot Tomohon untuk melibatkan tim peneliti dalam pengembangan atau mereplikasi inovasi daerah.
Baca juga : Kemendagri Dorong Daerah Penuhi Target Kinerja Adminduk
"Inovasi itu pemikiran pembaruan yang harus ditopang dengan pengetahuan, dalam hal ini kita butuh tim peneliti, nantinya bisa jadi rekomendasi juga untuk pimpinan dalam mengambil kebijakan," ujarnya.
Dia menambahkan, koordinasi antar perangkat daerah tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan nilai IID Kota Tomohon. Namun langkah tersebut juga diperlukan agar daerah lebih memahami kemanfaatan tiga indeks lainnya yang dikelola BSKDN. Adapun ketiga indeks tersebut meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan pelaporan IID Tahun 2022, Kota Tomohon mengalami penurunan pada jumlah laporan inovasi daerah yang terinput ke dalam sistem. Sementara terkait skor dan ranking mengalami peningkatan. Kendati demikian, sebaran inovasi daerah di Kota Tomohon belum merata di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. (RO/Z-5)
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
Living Lab Ventures (LLV), unit corporate venture capital Sinar Mas Land, menyelenggarakan Inside LLV pada 27 Januari 2026 di Digital Experience Center (DXC), BSD City.
Pemerintah dorong inovasi atasi mismatch pasokan-permintaan perumahan. Ajang BTN Housingpreneur 2025 saring 1.170 peserta, tetapkan 58 pemenang.
PERUSAHAAN harus mampu menjalankan dua mesin secara paralel yaitu menjaga bisnis inti tetap optimal sambil terus melakukan langkah-langkah inovasi terobosan.
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Inovasi ini mampu menjaga kualitas gabah secara lebih cepat, efisien, dan stabil di berbagai kondisi cuaca.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Ketika kebijakan publik mampu menjaga keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila tidak lagi sekadar wacana, tetapi hadir nyata dalam kehidupan bersama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved