Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi soal aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD. Hal itu dilakukan untuk memperjelas perbedaan data.
"Kami siap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan institusi pemerintah lainnya agar data dan informasi yang disampaikan ke publik semakin konsolidatif, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (30/3).
Hal itu berkaitan dengan mengemukanya perbedaan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Komisi XI DPR dengan data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat rapat dengan Komisi III DPR.
Baca juga : Sri Mulyani Dikepung Jaringan Mafia Kemenkeu
Yustinus mengatakan, data yang disampaikan oleh menkeu kepada Komisi XI DPR merupakan data faktual berbasis sistem dan administrasi di internal Kemenkeu.
Karenanya, koordinasi dan komunikasi diperlukan untuk menyandingkan data yang dimiliki oleh Kemenkopolhukam.
Dia juga mengatakan, Kemenkeu terus mencermati informasi dan diskursus yang berkembang di publik mengenai isu aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun.
"Kementerian Keuangan menghormati proses yang berlangsung di Komisi III DPR. Kami pun turut mencermati informasi dan diskursus yang berkembang. Penjelasan dan keterangan yang kami sampaikan kepada publik didasarkan pada kondisi faktual berbasis sistem dan administrasi di Kemenkeu," pungkas Yustinus. (Z-4)
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi pejabat yang janggal. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
KOORDINATOR MAKI meminta Satgas TPPU) untuk fokus pada kasus utama yakni terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun dan 189 T terkait importir emas di Kemenkeu
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan Komisi III DPR hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD itu
Pembentukan satuan tugas (satgas) atau tim gabungan dalam menyelesaikan polemik transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved