Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung upaya pemerintah melalui Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) atau tim gabungan dalam menyelesaikan polemik transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa kehadiran satgas bisa mempercepat penanganan masalah tersebut. Sebab, satgas akan mengkoordinasikan semua kementerian/lembaga terkait yang selama ini terlihat masih ada ego sektoral masing-masing.
"Saya kira akan efektif karena itu mengkoordinasikan masing-masing lembaga yang kemarin masih ego sektoral, masih ada keterbatasan-keterbatasan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (10/4).
Baca juga: Mahfud MD: Tak Ada Perbedaan Data Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu
Satgas, lanjutnya, tidak hanya memperjelas polemik yang terjadi. Bahkan, kehadiran satgas bisa mendorong persoalan ini masuk ke ranah hukum dan menemukan tindak pidana asal.
"Kalau satgas nanti kan gabungan itu akan mempercepat dan segera menyelesaikan penuntasan perkara ini dan sekaligus membawa ke proses hukum untuk segera disita oleh negara uang-uang yang dari dugaan hasil pencucian uang," jelasnya.
Baca juga: Mahfud Bilang Sri Mulyani Dapat Data Keliru, Kemenkeu: Kami akan Koordinasi
"Jadi menurut saya satgas itu sangat penting dan itu sangat perlu bahkan," tambah Boyamin.
Pembentukan satgas, kata dia, memang perlu dilakukan segera. Hal tersebut sama sekali tidak akan memperumit persoalan yang ada.
"Memperumit tidak, justru malah nda ada satgas itu malah akan terkatung-katung terus. Karena masing-masing tetap ada ego sektoral dan sudah untuk mengharapkan dari lembaga-lembaga ini mampu menuntaskan masalah," tandasnya.
(Z-9)
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi pejabat yang janggal. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
KOORDINATOR MAKI meminta Satgas TPPU) untuk fokus pada kasus utama yakni terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun dan 189 T terkait importir emas di Kemenkeu
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan Komisi III DPR hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD itu
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Wamenkeu Thomas Djiwandono akan mengundurkan diri dari jabatan politisnya di Partai Gerindra sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank BI.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kooperatif setelah KPK menggeledah kantor pusat DJP terkait penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved