Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi janggal dari pejabat Tanah Air. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut data itu didapat dari 33 laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data itu kini diproses.
"Dari 33 LHA tersebut, nilai transaksinya harus saya sampaikan yaitu sebesar Rp25,3 triliun," kata Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu, (7/6).
Baca juga: KPK Periksa Ayah Menpora Dito Ariotedjo Terkait Korupsi PT Antam
Firli juga menyebut data itu didapatkan dari Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebanyak 12 LHA yang masuk ke KPK sudah ditangani sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Firli enggan memerinci 12 LHA tersebut. Namun, salah satunya yakni aliran dana mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
"Pertama adalah AP (Andhi Pramono). Nilai transaksi Rp60 miliar. Sudah tersangka," ucap Firli.
Baca juga: Dugaan TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu Jangan Menguap Tanpa Tindak Lanjut
Dia enggan memerinci lebih lanjut pejabat lain yang sudah diproses berdasarkan LHA dari PPATK. Namun, total transaksi dari 12 data yang didapat mencapai Rp8,5 triliun.
(Z-9)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Spirit yang terdalam dari suatu demokrasi ternyata dibungkus dengan kepalsuan tampilan luar yang menghasilkan demokrasi prosedural.
DUKUNGAN masyarakat terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024 makin tak terbendung.
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan untuk tetap memperpanjang penugasan Brigjen Endar Priantoro di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengirim surat izin penyitaan dokumen kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
SUASANA rapat kerja Komisi III DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (29/3) betul-betul diliputi ketegangan. Hampir seluruh anggota Komisi III DPR hadir.
Komisi III Minta Mahfud Klarifikasi tentang DPR Makelar Kasus
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.
KOMISI III DPR kembali menyuarakan hak angket menyikapi polemik transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp349 triliun.
Mulfachri menyebut, rapat kali ini mestinya bisa mengklarifikasi polemik transaksi janggal Rp349 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved