Plh Ditjen Minerba Dipanggil KPK untuk Bongkar Dugaan Korupsi Tukin Pegawai

Anggota Komisi XIII DPR Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal di Papua

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Pemerintah Targetkan Seluruh Desa Teraliri Listrik pada 2029

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.

Produksi Batu Bara Nasional 357,6 juta ton, 66 Persen Diekspor

Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 357,6 juta ton. Angka tersebut setara 48,34% dari target 2025 sebesar 739,7 juta ton.

Transformasi Industri Tambang Wajib Dilakukan demi Pembangunan Berkelanjutan

Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik tidak Naik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.

Lima Perusahaan Tambang Beroperasi di Raja Ampat

Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau bupati Raja Ampat.

Ironi Pemberantasan Korupsi Tecermin dari Bebasnya Setnov

Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.

Ketua KPK Serahkan Pemanggilan Yaqut Pascageledah ke Penyidik

Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.

Setnov Bebas Bersyarat Jadi Kado Terburuk di HUT ke-80 RI

ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.

Perjalanan Kasus KTP-E, Setnov Bebas Bersyarat dan Paulus Tannos Hindari Hukum

Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.

Dijerat KPK dan Hukumannya Disunat MA, Johanis Tanak Tanggapi Bebas Bersyaratnya Setnov 

MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.

KPK Gandeng PPATK untuk Ikuti Duit Haram dari Dugaan Korupsi Haji 2024

Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.

Pendidikan, Ruh Kemerdekaan dan Kunci Pembangunan

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia