Bahlil: Izin Tambang di Martabe belum Dicabut

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan belum mencabut izin Agincourt Resources di tambang emas Martabe. Ia mengaku masih mengkaji perihal dampak kerusakan yang ditimbulkan sebelum akhirnya mencabut izin tersebut.

"Sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," kata Bahlil kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Pencabutan izin, lanjutnya, berada di bawah Kementerian ESDM. Namun sejauh ini pengkajian masih dilakukan untuk memastikan lebih lanjut.

Baca juga : Percepatan Pengembangan Industri Baterai harus Lindungi Kepentingan Domestik

Jika ditemukan pelanggaran yang serius, maka sanksi dipastikan bakal diberikan. Namun jika tidak ditemukan pelanggaran, kata Bahlil, pemerintah dinilai tidak berhak mencabut izin tersebut.

"Kalau orang nggak bersalah kan nggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain," jelasnya.

Pengkajian ulang itu didasari atas diskusi dan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pendalaman itu juga dinilai perlu agar langkah yang diambil pemerintah tidak memberi dampak rambatan, utamanya pada perekonomian.

Baca juga : Prabowo Menyimak Drama dari Bahlil soal Pembangunan RDMP Balikpapan

"Kita sekarang lagi melakukan pendalaman dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Bahlil.

"Di mana kawasan pertambangan tetap bisa terjaga sudah barang tentu kalau ada pelanggaran lingkungan dan segala macam kita akan memberikan sanksi secara proporsional," pungkasnya.

Diketahui, Agincourt merupakan satu dari 28 perusahaan yang disebut bakal dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Itu karena perusahaan-perusahaan tersebut diduga menambah dampak buruk dari bencana di Sumatra. (Z-10)