Izin Tambang Dicabut, Berapa Jumlah Pekerja PT Agincourt Resources?

PENCABUTAN izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources (PTAR) menjadi perhatian publik karena dampaknya yang luas, terutama terhadap ribuan tenaga kerja dan masyarakat sekitar Tambang Emas Martabe di Sumatra Utara. Pemerintah menegaskan kebijakan ini sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum lingkungan.

Pemerintah Cabut Izin Tambang Agincourt Resources

Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut izin usaha pertambangan sejumlah perusahaan, termasuk PT Agincourt Resources, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan.

Kebijakan ini berkaitan dengan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), terutama pasca bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera.

Baca juga : UNTR Terkoreksi akibat Isu Tambang Martabe

Pencabutan izin ini merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem yang berisiko menimbulkan bencana alam.

Respons PT Agincourt Resources

Menanggapi keputusan tersebut, manajemen PT Agincourt Resources menyatakan menghormati kebijakan pemerintah. Perusahaan juga menyampaikan bahwa hingga pernyataan resmi disampaikan ke publik, mereka masih menunggu pemberitahuan administratif secara lengkap dari otoritas terkait.

Agincourt menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga : Dikelola Agincourt Resources, Tambang Emas Martabe Tunggu Surat Resmi terkait Pencabutan Izin

Jumlah Pekerja Agincourt Resources

Salah satu dampak paling signifikan dari pencabutan izin ini adalah terhadap tenaga kerja. Berdasarkan data perusahaan dan laporan media, PT Agincourt Resources mempekerjakan lebih dari 3.000 orang, yang terdiri dari karyawan tetap dan tenaga kontraktor.

Rinciannya sebagai berikut:

• Sekitar 99% merupakan warga negara Indonesia
• Lebih dari 70% berasal dari desa-desa di sekitar area tambang Martabe
• Perusahaan menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Tapanuli Selatan

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa operasional Agincourt Resources memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Profil PT Agincourt Resources

PT Agincourt Resources merupakan perusahaan tambang emas yang mengelola Tambang Emas Martabe, berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tambang ini dikenal sebagai salah satu tambang emas dan perak terbesar di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap produksi mineral nasional.

Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama kepemilikan antara PT United Tractors Tbk (UNTR) yang menguasai 60% saham dan PT Pamapersada Nusantara (PAMA) sebesar 40%, sementara 5% saham lainnya dimiliki oleh PT Artha Nugraha Agung.

Selain kegiatan pertambangan, perusahaan juga aktif dalam program pengembangan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur di wilayah sekitar operasional.

Dampak Pencabutan Izin Tambang

Pencabutan IUP PT Agincourt Resources diperkirakan membawa sejumlah dampak, antara lain:

1. Terhentinya sementara atau permanen aktivitas pertambangan
2. Potensi pengaruh terhadap ribuan tenaga kerja dan keluarganya
3. Perlunya langkah mitigasi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah
4. Penguatan pengawasan lingkungan di kawasan hutan dan daerah aliran sungai
5. Pemerintah menyatakan akan menyiapkan langkah lanjutan guna meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Pencabutan izin tambang PT Agincourt Resources menjadi momentum penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan jumlah pekerja mencapai lebih dari 3.000 orang, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada masyarakat lokal dan perekonomian daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencari solusi berkelanjutan. (Ant/agincourtresources.com/Z-10)