Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KOMISI III DPR RI berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki kasus transaksi janggal Rp348 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Natsir Kongah mengungkapkan, pihaknya belum bisa memberi tanggapan secara langsung terkait wacana tersebut. Sejuah ini PPATK hanya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang ada
"Secara umum tanggapan kami, Kami tetap menjaga akuntabilitas, integritas dan independensi dlm menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan kami," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/3).
Baca juga: Transaksi Janggal Rp349 T, Pukat UGM: Silahkan DPR Membuat Pansus
Menurutnya, semua yang dilakukan PPATK sudah sesuai koridor hukum. Bahkan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, selalu dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
"Semua dilakukan sesuai koridor hukum yang menjadi dasar pijakan kami selama ini," imbuhnya.
Baca juga: Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun Bergantung Keterangan Mahfud dan Sri Mulyani
Natsir mengapresiasi dukungan dan perhatian masyarakat terkait kerja-kerja PPATK selama ini. Dukungan masyarakat sangat penting bagi PPATK untuk memberantas tindakan pencucian uang dan lainnya.
"Tentunya kami membutuhkan partisipasi tersebut utk menjadi semakin kuat dlm upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT-PPSPM di Indonesia," tandasnya. (Z-10)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved