Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI III DPR RI berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki kasus transaksi janggal Rp348 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Natsir Kongah mengungkapkan, pihaknya belum bisa memberi tanggapan secara langsung terkait wacana tersebut. Sejuah ini PPATK hanya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang ada
"Secara umum tanggapan kami, Kami tetap menjaga akuntabilitas, integritas dan independensi dlm menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan kami," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/3).
Baca juga: Transaksi Janggal Rp349 T, Pukat UGM: Silahkan DPR Membuat Pansus
Menurutnya, semua yang dilakukan PPATK sudah sesuai koridor hukum. Bahkan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, selalu dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
"Semua dilakukan sesuai koridor hukum yang menjadi dasar pijakan kami selama ini," imbuhnya.
Baca juga: Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun Bergantung Keterangan Mahfud dan Sri Mulyani
Natsir mengapresiasi dukungan dan perhatian masyarakat terkait kerja-kerja PPATK selama ini. Dukungan masyarakat sangat penting bagi PPATK untuk memberantas tindakan pencucian uang dan lainnya.
"Tentunya kami membutuhkan partisipasi tersebut utk menjadi semakin kuat dlm upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT-PPSPM di Indonesia," tandasnya. (Z-10)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved