Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahono Saputro memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diminta klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
Wahono tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.44 WIB. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat tiba di Markas Lembaga Antirasuah.
Wahono memilih langsung masuk dan menuju meja resepsionis untuk melaporkan kehadirannya. Kini, dia tinggal menunggu dipanggil tim verifikasi LHKPN KPK.
Baca juga: Hari ini, Kepala Bea Cukai Makassar dan ASN Ditjen Pajak Diminta Klarifikasi LHKPN
Wahono dipanggil atas rentetan kejanggalan aset milik mantan ASN Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Istri mereka berdua memiliki saham perusahaan perumahan di Minahasa Utara.
Dalam laporannya, Wahono memiliki kekayaan dengan total Rp14 miliar. Nominal itu tidak dipermasalahkan KPK, cuma, kepemilikan saham perusahaan istrinya yang mencurigakan.
Baca juga: Penyidik Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Suap MA
Tidak hanya Wahono, hari ini, KPK juga memanggil Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono untuk klarifikasi LHKPN miliknya. (Z-3)
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved