Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa seluruh legislator DKI Jakarta yang ruangannya digeledah penyidik pada Selasa, 17 Januari 2023. Salah satunya yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
"Pasti KPK akan memanggil siapapun dalam kapasitas bahwa ketika analisis kami yang bersangkutan patut diduga mengetahui rangkaian perbuatan tersangka," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Ali menjelaskan penyidik kini tengah mengaitkan barang bukti dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Setelahnya, KPK mulai memanggil saksi untuk dimintai keterangan.
"Prosesnya kan ketika menggeledah menganalisis menyita dan mengkonfirmasi dengan memanggil saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan perbuatan para tersangka termasuk barang bukti yang ditemukan," ucap Ali.
Terbaru, anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Cinta Mega membenarkan ruang kerjanya digeledah KPK pada Selasa sore, 17 Januari 2023. Lembaga Antirasuah disebut mencari dokumen pada 2018.
Baca juga:
"Iya mencari data-data dokumen pembahasan lalu yang diambil data yang ada di Komisi C," ujar Cinta kepada awak media, Rabu, 18 Januari 2023.
Cinta mengatakan sebagai anggota dewan tidak mengetahui soal belanja dinas. Ia hanya menetapkan pagu anggaran untuk dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Ruang Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta dipastikan tidak ikut digeledah KPK. Fraksi NasDem menempati ruang kerja di lantai 5.
"Setahu saya tidak. Hanya beberapa ruangan di DPRD," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Januari 2023.
Wibi mengaku tidak mengetahui ruang dan lantai di Gedung DPRD DKI yang digeledah oleh Lembaga Antirasuah. Wibi juga mengaku tidak mengetahui kasus korupsi yang tengah didalami KPK terkait pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. (OL-4)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved