Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa seluruh legislator DKI Jakarta yang ruangannya digeledah penyidik pada Selasa, 17 Januari 2023. Salah satunya yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
"Pasti KPK akan memanggil siapapun dalam kapasitas bahwa ketika analisis kami yang bersangkutan patut diduga mengetahui rangkaian perbuatan tersangka," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Ali menjelaskan penyidik kini tengah mengaitkan barang bukti dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Setelahnya, KPK mulai memanggil saksi untuk dimintai keterangan.
"Prosesnya kan ketika menggeledah menganalisis menyita dan mengkonfirmasi dengan memanggil saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan perbuatan para tersangka termasuk barang bukti yang ditemukan," ucap Ali.
Terbaru, anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Cinta Mega membenarkan ruang kerjanya digeledah KPK pada Selasa sore, 17 Januari 2023. Lembaga Antirasuah disebut mencari dokumen pada 2018.
Baca juga:
"Iya mencari data-data dokumen pembahasan lalu yang diambil data yang ada di Komisi C," ujar Cinta kepada awak media, Rabu, 18 Januari 2023.
Cinta mengatakan sebagai anggota dewan tidak mengetahui soal belanja dinas. Ia hanya menetapkan pagu anggaran untuk dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Ruang Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta dipastikan tidak ikut digeledah KPK. Fraksi NasDem menempati ruang kerja di lantai 5.
"Setahu saya tidak. Hanya beberapa ruangan di DPRD," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Januari 2023.
Wibi mengaku tidak mengetahui ruang dan lantai di Gedung DPRD DKI yang digeledah oleh Lembaga Antirasuah. Wibi juga mengaku tidak mengetahui kasus korupsi yang tengah didalami KPK terkait pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. (OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved