Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMUA lampu lobi dalam Gedung DPRD DKI Jakarta dimatikan secara serentak. Hal ini terkait adanya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kondisi ini tak seperti biasanya. Pantaun di lapangan, instalasi listrik mulai dimatikan pukul 19.15 WIB. Selain itu, seluru pintu masuk yang menuju lobi dikunci. Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
Salah satu pintu masuk Gedung DPRD DKI yang berada di basment dijaga dari dalam olehetugas pengaman dalam (pamdal). Pamdal juga memanfaatkan senter gawainya untuk penerangan.
Sementara hingga saat ini, sejumlah petugas KPK tak kunjung keluar dari Gedung DPRD DKI Jakarta. Petugas lembaga antirasuah itu kurang lebih sudah berada di gedung wakil rakyat sejak pukul 18.00 WIB.
Baca juga: DPRD DKI Pastikan Bersikap Terbuka Dengan Penggeledahan KPK
Sementara itu, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri membenarkan pihakanya menggeledah Kantor DPRD DKI Jakarta hari ini, 17 Januari 2023. Upaya paksa itu untuk mencari bukti kasus dugaan rasuah dalam pengadaan tanah.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, hari ini.
Kasus ini sudah ada di tahap penyidikan. KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk, uraian dugaan tindak pidana.
Lembaga Antikorupsi menyampaikan keterangan lengkap melalui konferensi pers. Penyidik masih mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait.(OL-4)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved