Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Penasehat Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Roy Rening tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 15:43 WIB. Kedatangan Roy bersama tim kuasa hukum dan dokter untuk memberikan bukti sakit sang Gubernur Papua tersebut.
Setelah mangkir dari panggilan pertama KPK (12/9), Lukas Enembe dipastikan tidak akan hadir pada panggilan kedua (26/9) dikarenakan sakit.
Keterangan ini akan disampaikan oleh dokter pribadi Lukas Enembe. Hadir pula Tim Kuasa Hukum Aloysius Renwarin dan Yustinus Butu, serta Juru Bicara Gubernur Papua Rifai Darus di Gedung Merah Putih KPK (23/9).
“Hari ini konsultasi akan menyampaikan kondisi kesehatan terakhir pak gubernur, nanti Pak Anton akan menjelaskan kondisi terkahir bapak gubernur,” ujar Roy Renwing saat ditemui di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca juga: Wapres: Lukas Enembe Harus Patuhi Hukum
Pihaknya meminta kebijaksanaan KPK dalam hal ini Ketua KPK, Firli Bahuri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Lukas Enembe.
“Kita meminta kebijaksanaan bapak pimpinan KPK untuk memperhatilam dari sisi pendekatan kemanusiaan agar Pak Lukas bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Kejelasan kondisi Lukas Enembe yang dinyatakan sedang sakit akan disampaikan oleh dokter pribadinya.(OL-4)
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved