Jumat 23 September 2022, 16:37 WIB

Wapres: Lukas Enembe Harus Patuhi Hukum

Kautsar Widya Prabowo | Politik dan Hukum
Wapres: Lukas Enembe Harus Patuhi Hukum

ANTARA FOTO/Feny Selly
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan setiap orang harus patuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe yang sempat mangkir dari pemeriksaan lembaga antirasuah ihwal kasus dugan korupsi.

"Itu komitmen kita sebagai bangsa tentu untuk mematuhi hukum berlaku (yang) di Indonesia," ujar Ma'ruf usai meresmikan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dan Renovasi Masjid Baiturrahman, Semarang, Jawa Tengah, hari ini.

Ma'ruf menekankan setiap proses hukum yang dilakukan KPK telah sesuai dengan undang-undang. Sehingga, sudah menjadi kewenangan KPK untuk menjerat setiap orang yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

"Saya kira semua orang, siapa saja, ya bisa diproses secara hukum ya tentu dengan bukti-bukti yang jelas," terangnya.

Baca juga: PKB Goda Golkar untuk Gabung Koalisi

Namun, terkait proses hukum lebih lanjut, Wakil Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. "Kita lihat nanti prosesnya seperti apa, semua ada aturannya itu," jelasnya.

Sementara itu, KPK sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia bakal dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Senin, 26 September 2022.

"Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Kamis, 22 September 2022.(OL-4)

Baca Juga

Dok. DPR RI

Cek Persiapan Akhir Penyelenggaraan P20, Puan Jajal Mobil Listrik yang akan Digunakan Delegasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:36 WIB
“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah P20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang...
dok.korlantas

Belum Bayar Pajak Kendaraan Bisa Ditilang, Ini Penjelasan Korlantas

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:15 WIB
PENGENDARA dengan STNK yang pajaknya mati bisa ditilang karena belum disahkan ataupun diperpanjang...
Ist

Relawan Anies Minta KPK Jangan Sampai Jadi Alat Politik

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 08:53 WIB
Masyarakat pendukung Anies Baswedan itu menilai bahwa KPK tak memiliki alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya