Senin 04 Oktober 2021, 13:44 WIB

KPK Panggil Saksi untuk Tersangka Kasus KTP-el Paulus Tannos

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
KPK Panggil Saksi untuk Tersangka Kasus KTP-el Paulus Tannos

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Gedung KPK C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, memanggil saksi Muhammad Wahyu Hidayat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el).

Wahyu Hidayat dipanggil untuk tersangka Paulus Tannos (PLS) selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

"Hari ini, pemanggilan dan pemeriksaan saksi terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) untuk tersangka PLS," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Diketahui, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi KTP-el.

Tiga tersangka lainnya, yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), anggota DPR RI 2014—2019 Miriam S. Hariyani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el Husni Fahmi (HF).

Baca juga: Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Polri untuk Bahas Tugas Baru

Empat orang itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa ketika proyek KTP-el dimulai pada tahun 2011, tersangka Paulus Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Padahal, Husni dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output, di antaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis. Hal ini kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Tersangka Paulus Tannos juga diduga melakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek KTP-el tersebut.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA

Jokowi: Gigit Siapapun yang Melakukan Kejahatan

👤Dhika kusuma winata 🕔Jumat 03 Desember 2021, 13:36 WIB
Presiden menyebut kepuasan publik terhadap kondisi penegakan hukum pada 2021 ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan 2020 dan...
dok.ant

Yukk Ketahui Tugas dan Wewenang MPR RI

👤Kevino Dwi Velrahga 🕔Jumat 03 Desember 2021, 12:00 WIB
SALAH satu yang berada di dalam lembaga legislatif ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat...
DOK DPR RI

Libatkan OPD, Dewi Asmara Apresiasi Penanganan Stunting oleh Pemkot Tangerang

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Desember 2021, 11:15 WIB
Berdasarkan data penurunan stunting di Kota Tangerang yang dipaparkan, Dewi mengatakan, basis data angka stunting pada guidance...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya