Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SEBANYAK 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Para pegawai yang sebelumnya masuk daftar tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu akan dilantik menjadi ASN.
"18 pegawai telah selesai melaksanakan diklat bela negara di Universitas Pertahanan sudah diserahterimakan kembali kepada KPK. Selanjutnya pengurusan untuk formasi ke Kemenpan-RB dan BKN. Setelah itu pelantikan menjadi ASN," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers, Jumat (20/8).
Dalam proses alih status pegawai KPK itu, sebelumnya ada 75 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat. Sebanyak 51 pegawai dinyatakan tak lagi bisa dibina dan 24 orang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat lanjutan.
Baca juga : KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi
Namun, hanya 18 orang yang bersedia mengikuti tes lanjutan itu dan semuanya dinyatakan lulus. Diklat yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan itu berlangsung selama 30 hari sejak 22 Juli lalu.
KPK kini mengajukan surat permohonan pengangkatan ASN dan penerbitan nomor induk kepegawaian (NIP) untuk 18 pegawai itu. Adapun 51 pegawai yang sebelumnya dianggap tak bisa dibina dan 6 orang yang tak bersedia mengikuti diklat bela negara akan diberhentikan. (OL-7)
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved