Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEBANYAK 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Para pegawai yang sebelumnya masuk daftar tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu akan dilantik menjadi ASN.
"18 pegawai telah selesai melaksanakan diklat bela negara di Universitas Pertahanan sudah diserahterimakan kembali kepada KPK. Selanjutnya pengurusan untuk formasi ke Kemenpan-RB dan BKN. Setelah itu pelantikan menjadi ASN," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers, Jumat (20/8).
Dalam proses alih status pegawai KPK itu, sebelumnya ada 75 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat. Sebanyak 51 pegawai dinyatakan tak lagi bisa dibina dan 24 orang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat lanjutan.
Baca juga : KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi
Namun, hanya 18 orang yang bersedia mengikuti tes lanjutan itu dan semuanya dinyatakan lulus. Diklat yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan itu berlangsung selama 30 hari sejak 22 Juli lalu.
KPK kini mengajukan surat permohonan pengangkatan ASN dan penerbitan nomor induk kepegawaian (NIP) untuk 18 pegawai itu. Adapun 51 pegawai yang sebelumnya dianggap tak bisa dibina dan 6 orang yang tak bersedia mengikuti diklat bela negara akan diberhentikan. (OL-7)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved