KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan pendidikan dan peran masyarakat dalam pembangunan budaya antikorupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan komisi antirasuah saat ini tak hanya mengandalkan penindakan tetapi juga pendidikan di samping perbaikan sistem.

"Kerja KPK bukan hanya menangkap. Menangkap tidak pernah berhenti, tidak turun, tetapi menangkap bukan satu-satunya strategi KPK. KPK strateginya menangkap kalau sudah jadi korup, membangun sistem agar tidak mudah korup, dan membangun integritas dan budaya antikorupsi," kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers penyampaian kinerja semester I 2021, Jumat (20/8).

Ghufron menyampaikan pada periode kepemimpinan KPK saat ini dijalankan tiga strategi atau trisula yakni penindakan, pencegahan atau perbaikan sistem, dan pendidikan. KPK pun membuat struktur baru Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang pada periode sebelumnya hanya direktorat.

"Harapannya motor sula ketiga yaitu pendidikan agar para penyelenggara negara memiliki integritas. Kami masuk ke sekolah-sekolah dan pendidikan kedinasan, agar calon penyelenggara negara berintegritas dan para kader bangsa yang masih di bangku sekolah dan kampus memiliki integritas," ujarnya.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menerangkan strategi yang disusun yakni mendorong insersi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan dan profesi. Kemudian, kolabolarasi aksi kolektif dengan berbagai elemen masyarakat, mendorong inisiatif antikorupsi oleh masyarakat sipil, komunitas, dan korporasi, serta penguatan kompetensi antikorupsi.

"KPK mencoba menyusun strategi pendidikan dan peran serta masyarakat bersama para pakar agar lebih terarah. Harapannya tentu ke depan terjadinya penurunan tingkat korupsi melalui pembangunan budaya antikorupsi," ucapnya.

Baca juga : 56 Pegawai KPK Gagal Tes TWK, Akhir Oktober Bakal Dipecat

Selama semester I 2021 ini, Wawan memaparkan KPK mendorong regulasi peraturan kepala daerah (perkada) untuk insersi pendidikan antikorupsi di sek9lah dasar dan menengah. Sampai saat ini sudah terbit 318 perkada dari target 542 daerah. Ditargetkan akhir tahun ini semua daerah bisa membuat aturan itu.

"Kami juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang memiliki sekolah di bawahnya. Sampai 30 Juni lalu, sudah 8.302 program studi yang menerapkan pendidikan antikorupsi di berbagai perguruan tinggi. Kalau dibandingkan jumlah prodi memang masih jauh dari 26 ribu baru 8 ribu prodi yang mengimplementasikan," imbuhnya.

Selama semester I tahun ini, Wawan mengatakan KPK juga menambah penyuluh antikorupsi yang sudah disertifikasi sebanyak 186 orang. Per Juni 2021 ini, total penyuluh antikorupsi yang ada sebanyak 1.516 orang. Kemudian, sertifikasi ahli pembangun integritas selama semester I ini menambah 55 orang sehingga totalnya 1.516 orang ahli pembangun integritas yang tersertifikasi.

KPK juga membuat program baru Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) dengan sasaran peserta pimpinan tinggi 10 kementerian dan eselon I beserta pasangannya (suami/istri). Mereka ditargetkan menjalani program pembangunan integritas serta pendidikan dan pelatihan antikorupsi.

"Hingga saat ini baru 29 penyelenggara negara dari tiga kementerian lembaga (yang mengikuti) karena PPKM maka beberapa penyelenggaraan dihentikan sementara. Kami menunggu kebijakan pemerintah setelah itu kalau dimungkinkan kami lanjutkan kembali," ucap Wawan. (OL-7)