Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menegaskan, operasi penangkapan teroris di 11 wilayah di Indonesia dalam empat hari terakhir tak berkaitan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesa, Selasa (17/8).
"Tidak melihat waktu-waktu tertentu. Tetapi terus bertugas dan berupaya secara optimal agar dapat menciptakan rasa aman tentram dan damai di tengah masyarakat," ungkap Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (16/8).
Ahmad menjelaskan, penindakan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri merupakan bentuk preventif strike atau pencegahan terhadap aktivitas teror.
Artinya, para tersangka teroris tetap dilakukan penegakan hukum meski belum melakukan aksi teror.
"Saya tidak mau menyinggung masalah menjelang 17 (Agustus), jadi tidak ada," terangnya.
Baca juga : Polri Sebut Syam Organizer Kerap Menggaungkan Isu Palestina-Suriah
Ahmad menyebut, Densus 88 terus menelusuri keberadaan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) lantaran disinyalir tengah melakukan persiapan untuk melawan petugas kepolisian.
Maka dari itu, penangkapan secara masif itu dilakukan. Apalagi, anggota JI tengah gencar untuk mencari dana dan melakukan penguatan organisasi.
"Kenapa tadi dibilang banyak masalah dana? Nah situasi saat ini mereka ingin penguatan. Penguatan untuk menopang anggota-anggotanya. Sehingga anggota-anggotanya itu harus disuplai," pungkasnya.
Sebelumnya, ti. Densus 88 Antiteror Polri menangkap 48 orang terduga teroris dalam operasi pencegahan dan penindakan terorisme yang berlangsung di sejumlah wilayah di 10 provinsi. Sebagian terduga teroris diduga anggota kelompok Jaringan Jamaah Islamiyah (JI). (OL-7)
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved