Senin 02 Agustus 2021, 19:35 WIB

Firli Ungkap Sejumlah Negara Tetangga Respon Red Notice Harun Masiku

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Firli Ungkap Sejumlah Negara Tetangga Respon Red Notice Harun Masiku

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait upaya pencarian tersangka mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.

Diketahui, National Central Bureau (NCB) Interpol telah menerbitkan "red notice" terhadap Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.

"Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana, tetapi sudah respons itu," kata Firli saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, hari ini.

Firli mengatakan lembaganya terus berupaya mencari keberadaan tersangka Harun bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun NCB Interpol.

"Terkini kami meminta bantuan bekerja sama dengan pihak Imigrasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Kenapa? Karena mereka punya jejaring lengkap dengan imigrasi-imigrasi di negara tetangga. Itu satu," kata dia.

"Yang kedua, KPK pun membuat surat kepada Interpol. Kenapa? Kami meyakini bahwa kami tidak mampu untuk melakukan penangkapan sendiri apalagi kalau seandainya patut kuat dugaan kami yang bersangkutan di luar negeri, sehingga kami meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan yang kami sebut dengan "red notice" dan itu sudah dikerjakan oleh NCB Interpol," ujar Firli.

Ia juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan Harun dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Awas Hukum, Siapapun Sembunyikan DPO Harun Masiku

"Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana," katanya pula.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

"Makanya kami sampaikan, jadi kalau ada pihak-pihak yang menyembunyikan atau membantu dia disembunyikan di mana itu masuk dalam kategori tindak pidana dan itu sudah beberapa pihak yang pernah kami lakukan penyidikan, kami lakukan penahanan," ujar Firli.

Dalam kasus tersebut, juga menjerat mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka. KPK pun telah mengeksekusi Wahyu ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun.

Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari Harun yang saat ini masih buron.

Tujuan penerimaan uang tersebut, agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA

KPK Lelang Aset Mantan Wali Kota Madiun

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 12:50 WIB
Aset yang dilelang itu berupa tanah dan bangunan seluas 105 meter persegi di Kediri, Jawa...
ANTARA

Sudirta Bantu Ringankan Beban Korban Gempa di Desa Trunyan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 10:44 WIB
Tak hanya itu, Anggota Komisi III DPR RI ini bersama Wakapolres Bangli Kompol I Wayan Suka juga membesuk korban gempa dari Desa Trunyan...
ANTARA

Warga Seruyan Sampaikan Aspirasi ke DPR RI Terkait Plasma Sawit

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 10:17 WIB
Permasalahan plasma 20% dari seluruh areal perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-undang tersebut, sampai sekarang ini belum...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya