Senin 24 Mei 2021, 17:15 WIB

Pengacara RJ Lino Yakin Gugatan Praperadilan Bakal Dikabulkan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pengacara RJ Lino Yakin Gugatan Praperadilan Bakal Dikabulkan

Antara
Tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino saat menjawab pertanyaan wartawan.

 

SIDANG praperadilan yang diajukan RJ Lino terkait kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II (Persero), akan memasuki babak akhir dengan pembacaan putusan. 

Adapun kubu RJ Lino yakin gugatan praperadilan yang dimohonkan akan dikabulkan. "Kami meyakini bahwa praperadilan ini cukup alasan hukumnya untuk dikabulkan," ujar kuasa hukum RJ Lino, Agus Dwiwarsono, Senin (24/5).

Menurut Agus, praperadilan yang diajukan kliennya bisa dikabulkan atas dasar penghormatan hak asasi  manusia (HAM) dan kepastian hukum. Selama proses sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lanjut dia, terungkap sejumlah fakta hukum.

Baca juga: Putusan Praperadilan Bisa Pulihkan Hak RJ Lino

Dia menyebut terjadi pelanggaran HAM dan ketidakpastian hukum dalam penyidikan RJ Lino yang sudah ditersangkakan sejak akhir 2015. KPK dinilai melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, karena menyalahi norma Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 terkait kewenangan penghentian penyidikan atau SP3.

"KPK tidak terbitkan SP3 atas penyidikan terhadap RJ Lino, yang perkaranya telah melewati batas waktu dua tahun dan tidak dilimpahkan ke pengadilan. Ini merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK," jelas Agus.

Baca juga: KPK Berikan 56 Bukti Dalam Sidang Praperadilan RJ Lino

Penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut juga dinilai bermasalah. Menurut Agus, KPK dengan tenaga ahli menghitung sendiri kerugian negara. Lembaga antirasuah dikatakannya tidak memiliki wewenang terkait persoalan itu dan hanya dapat dilakukan BPK selaku lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional.

"Padahal, KPK tidak memiliki kewenangan konstitusional menyatakan (men-declare) kerugian negara. Karena itu, tindakan KPK merupakan penyalahgunaan wewenang," tukasnya.

Berdasarkan surat BPK perihal penyampaian LHP Investigatif atas pengadaan QCC Pelindo ll, lanjut Agus, lembaga auditor negara itu tidak melakukan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti. BPK hanya menemukan dugaan kerugian sebesar US$22.898 (setara Rp308,4 juta) atas pemeliharaan QCC dari 2012 sampai 2017.(OL-11)


 

 

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

Azyumardi Azra Sebut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bertolak Belakang dengan Reformasi

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 21:00 WIB
Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari...
ANTARA

Jokowi Minta Jangan Tergesa-Gesa Bahas Capres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:54 WIB
Jokowi menyinggung berbagai persoalan bangsa, antara lain, persoalan energi, pangan, dan situasi geopolitik...
MI/Vicky Gustiawan

24 Tahun Demokrasi, Aspek Politik, Sosial dan Hukum Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:17 WIB
Meskipun telah menghasilkan kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi masih ada kekurangan yakni krisis politik, hukum, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya