Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tersangka Harun Masiku yang hingga kini belum ditangkap masih berada di Tanah Air. Tim KPK masih terus mencari keberadaan eks caleg PDIP yang terjerat kasus suap anggota KPU itu.
"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri. Kami kan sudah mencekal. Kalau sistemnya berjalan dengan baik, pintu-pintu keluar resmi itu sudah tertutup," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).
Harun Masiku menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian anggota DPR dan ditetapkan DPO sejak Januari 2020. Alexander mengatakan Harun Masiku tidak akan lolos pergi ke luar negeri jika sistem imigrasi berjalan dengan baik. Kecuali, lanjutnya, jika ada celah di pintu-pintu perbatasan yang tidak diawasi ketat.
"Kecuali kalau dia kemudian keluar lewat pintu-pintu yang tidak terdeteksi. Kalau lewat pintu resmi yang dijaga imigrasi tidak akan lolos," imbuhnya.
KPK menegaskan masih terus memburu Harun. Alexander mengatakan sudah ada dua satuan tugas (satgas) khusus yang dikerahkan mencari para DPO termasuk Harun. KPK juga terus bekerja sama dengan kepolisian dan mengimbau peran aktif masyarakat untuk melaporkan.
"Kami tetap berusaha mencari. Kalau ada masyarakat yang tahu, kami ada kontak pelaporan di KPK. Silakan yang mengetahui, silakan melapor. Kami tidak akan berhenti," ujarnya.
Kurun waktu 2017-2020, terdapat 10 tersangka KPK yang berstatus buron. Dari jumlah itu, tiga buron sudah ditangkap yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. (OL-14)
Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.
Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.
ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved