Politik Dan Hukum

Penghitungan Kerugian Negara Alasan KPK Belum Tahan Yaqut, Masih Dihitung BPK

KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK

Penghitungan Kerugian Negara Jadi Alasan KPK Belum Tahan Yaqut

KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Tahun 2023-2024. Sebab, perhitungan kerugian negara

Rampai Nusantara Gelar Raker, Bahas Kerja Sosial Hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

Rapat Kerja merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya serta merumuskan langkah-langkah strategis organisasi ke depan.

Kejagung Cermati Dinamika Pemberian Kuota Pupuk

Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.

Profesi Penilai Diseret ke Ranah Pidana, MAPPI: Kami Tenaga Ahli, Bukan Pengambil Keputusan

Posisi Penilai dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai tenaga ahli independen yang memberikan opini profesional, bukan sebagai penentu kebijakan.

Sekjen PSI: Jokowi Seolah Beri Sinyal Pendukungnya Merapat ke Partai Gajah

Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.

Jokowi Siap Turun ke 7.000 Kecamatan Menangkan PSI

Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.

Isu Reshuffle, Menko Pratikno Bantah Isu Mundur dari Kabinet Merah Putih

Menko PMK Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih seiring mencuatnya isu reshuffle

Ketua MPR: Kekuatan Nahdliyin Menentukan Masa Depan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan bangsa.

Presiden Setujui Penyusunan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM

Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai. 

Jokowi Bicara Soal Masa Depan Politik, Sebut PSI Masa Depan Indonesia

Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas

Rais Aam dan Gus Ipul Absen di Harlah 100 Tahun NU, Gus Yahya Ungkap Alasannya

Ketidakhadiran sejumlah tokoh penting dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) 100 Tahun Masehi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istora Senayan.

Harlah 100 Tahun NU Digelar Tanpa Kehadiran Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.

Survei: 81,2 Persen Masyarakat Tolak Polri di Bawah Kementerian

Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.

Buku Putih Ungkap Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024

Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.

Penyalahgunaan Gas N2O Bisa Sebabkan Kematian, ini Kata Kemenkes

Terkait temuan tabung N2O dalam kasus Lula Lahfah, Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak sekali-kali mencoba menggunakan gas N2O di luar prosedur medis resmi.

Polisi Tetap Usut Asal Tabung Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKB Iskandarsyah, tabung gas N2O tersebut ditemukan di kamar asisten Lula, berinisial A. 

Polisi Tunjukkan Rekaman CCTV Reza Arap ke Apartemen Lula Lahfah

Salah satu cuplikan dalam kronologi tersebut adalah momen rekaman Reza Arap saat ia datang ke unit apartemen Lula Lahfah pada pukul 19:21 WIB, pada Jumat, (23/1)

Polri mesti di Bawah Presiden demi Jaga Stabilitas Kelembagaan

Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat. 

Pakar Sebut Penetapan Calon Hakim MK Usulan DPR Sah dan Tak Cacat Hukum

Secara desain kelembagaan, konstitusi memang memberikan mandat kepada tiga lembaga negara, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk mengisi jabatan hakim MK.

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia