Politik Dan Hukum

Soal Isu Reshuffle, Ini Respons Airlangga dan Bahlil Lahadalia

Kewenangan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Gagal Kelola Lapas, DPR Minta Menteri Impas Bertanggung Jawab

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).

Proses Kasus Eks Kapolres Ngada Dianggap Lambat, Ini Alasan Polda NTT

DIREKTUR Kriminal Umum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menjelaskan penanganan kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang menjerat Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman Widyadharma

KPU Siap Jelaskan Soal Sewa Jet Pribadi di DKPP

Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.

Kejagung Dinilai Gunakan Pasal Keranjang Sampah Usut Korupsi Kredit Sritex

Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex

Imparsial Minta Perpres TNI-Polri Kawal Jaksa Dicabut, Ini Alasannya

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa oleh TNI dan Polri dicabut

Lewat Perpres 66/2025, Anggota Keluarga Jaksa dapat Pelindungan dari Polri

Selain melegitimasi pelindungan jaksa oleh personel TNI, perpres baru itu juga mengatur pelindungan dari Polri untuk anggota keluarga jaksa

Imparsial: Perpres Prajurit Kawal Jaksa Legalisasi Dwifungsi TNI Ala Orde Baru

Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri

Sahroni Minta Kejagung dan PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi Sritex  

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejagung dan PPATK membuka semua aliran dana dan melacak pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi kredit bank yang dilakukan Sritex.

KPK Sita 3 Mobil dari Penggeladahan 2 Rumah dalam Kasus Korupsi di Kemnaker

KPK menyita tiga mobil dan satu sepeda motor dari hasil penggeledahan dua rumah dalam kasus korupsi di Kemnaker

Isu Penggantian Jaksa Agung, Pengamat: Presiden Tak Mungkin Gegabah

Menurut Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum.

DPR Harap TNI-Polri Kawal Jaksa tidak Berlaku Permanen

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan berharap pengamanan TNI dan Polri kepada Jaksa yang diatur dalam Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa tidak berlaku permanen

DPR Sebut Kasus Eks Kapolres Ngada Termasuk Kejahatan Tingkat Tinggi

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja termasuk kejahatan tingkat tinggi.

Ada Selisih Rp30 Miliar, Harga Sewa Private Jet KPU RI Dipertanyakan

Hasil cost appraisal yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, penyewaan private jet seharusnya tidak mencapai Rp45 miliar sebagaimana klaim KPU RI.

Ngadu ke DKPP soal Private Jet, Masyarakat Sipil Minta Semua Komisioner KPU RI Dipecat

DKPP diminta memecat seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tuntutan itu tertuang dalam aduan koalisi terkait penyewaan jet pribadi

Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Diadukan ke DKPP

Seluruh komisioner diadukan ke DKPP terkait penyewaan pesawat jet pribadi yang digunakan oleh KPU RI

Pengamat: Pemeriksaan Budi Arie pada Kasus Judol Berjalan Lambat dan Terkesan Dilindungi

PENGAMAT Bambang Rukminto mendorong agar pihak kepolisian tidak melindungi Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang diduga terlibat dalam kasus judi online (judol).

Zarof Ricar Siapa? Menguak Sosok di Balik Dugaan Suap dan Gratifikasi MA

Nama Zarof Ricar mendadak ramai diperbincangkan publik setelah terungkapnya kasus besar yang mengguncang lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA)

Kejagung Berterimakasih kepada Prabowo

Perpres 66/2025 yang ditetapkan Prabowo pada Rabu (21/5) terdiri dari enam bab. Adapun pelindungan negara melalui TNI terhadap jaksa diatur dalam BAB III.

Presiden Terbitkan Perpes Nomor 66/2025, Jadi Dasar Hukum Pengamanan Kejaksaan oleh TNI

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia