Soroti Risiko Keselamatan, Rieke Diah Pitaloka Minta PLN Pulihkan Listrik di Sumatra

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pemulihan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus dilakukan secara bertahap. Legislator PDIP itu menekankan bahwa kondisi infrastruktur yang rusak dan situasi lapangan yang belum sepenuhnya aman membuat keselamatan warga dan petugas di lapangan harus menjadi prioritas utama.

"Pemulihan listrik di wilayah bencana, khususnya Aceh bukan pekerjaan sederhana dan tidak bisa diselesaikan secara cepat. Keselamatan warga dan petugas harus menjadi prioritas utama,” ujar Rieke kepada wartawan, Selasa (16/12).

Rieke mengungkapkan, terdapat tiga jalur transmisi utama di Aceh yang mengalami gangguan serius. Meskipun jalur Bireuen–Arun dan Bireuen–Peusangan telah pulih, jalur transmisi Pangkalan Brandan–Langsa masih dalam tahap pembangunan tower darurat karena kerusakan dan tower roboh susulan. Proses ini dinilai berisiko tinggi karena banjir yang belum surut dan keberadaan lumpur basah.

Baca juga : Gajah Sumatra Mati Diduga Tersetrum Kawat Listrik Tegangan Tinggi

"Saat ini PLN terus melakukan upaya pemulihan, namun langkah-langkah tersebut belum bisa menjamin pemulihan listrik secara menyeluruh dalam waktu dekat," ucapnya.

Dalam masa penanganan darurat, Rieke mendukung langkah PLN yang telah menyalurkan 48 unit genset berdaya total 4.254 kVA untuk menopang operasional fasilitas vital, seperti layanan kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya kelancaran distribusi bahan bakar minyak dari Pertamina untuk operasional genset darurat.

"Selain listrik, fasilitas kesehatan dan ketersediaan air minum bersih juga tidak boleh diabaikan. Dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Baca juga : Ini Solusi Moeldoko untuk Pemadaman Listrik di Sumatra

Sejalan dengan upaya penanganan pascabencana, Presiden Prabowo mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Presiden akan membentuk Badan atau Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi terdampak.

Presiden menargetkan pembangunan hunian bagi para korban dimulai sesegera mungkin. "Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah," ujar Prabowo.

Prabowo menginstruksikan agar pembangunan hunian menggunakan lahan milik negara atau bahkan lahan yang dikonsesi (PTPN atau konsesi hutan) untuk menghindari alasan keterlambatan.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, memberikan update mengenai dampak bencana. Per Senin sore (15/12/2025), jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut bertambah 14 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 jiwa.

Rincian temuan jenazah adalah 7 di Aceh, 6 di Sumut, dan 1 di Sumbar. Jumlah korban hilang berkurang menjadi 206 orang.

Abdul Muhari juga melaporkan bahwa jumlah pengungsi saat ini tercatat sebanyak 608.940 jiwa, berkurang dari hari sebelumnya, dengan proporsi terbesar berada di Provinsi Aceh (572.862 jiwa).(H-4)