Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memilih diam seribu bahasa saat dimintai tanggapan terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar Sumatra tidak dijadikan sebagai wisata bencana. Sikap tersebut ditunjukkan Zulhas usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).
Zulhas yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tampak terus berjalan menuju mobilnya meski awak media berupaya meminta pernyataan. Sejumlah pertanyaan diajukan, termasuk soal larangan Presiden Prabowo bagi pejabat untuk berfoto-foto di lokasi bencana.
Dari arah belakang, seorang ajudan Zulhas yang bertubuh tegap terlihat menjaga jarak antara Zulhas dan awak media dengan merentangkan tangan. Ajudan tersebut menyampaikan bahwa Zulhas tengah terburu-buru, meski tidak menjelaskan agenda yang membuatnya harus segera pergi.
“Maaf ya, lagi buru-buru. Nanti lagi ya,” ujar ajudan Zulhas kepada awak media.
Awak media kembali mencoba meminta tanggapan Zulhas dengan mengaitkan viralnya video kunjungannya ke lokasi terdampak banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Namun, Zulhas tetap tidak memberikan komentar apa pun.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tidak merespons saat ditanya apakah ada arahan khusus kepada kader PAN agar tidak menjadikan Sumatra sebagai wisata bencana. Tanpa sepatah kata pun, Zulhas langsung masuk ke mobil Alphard hitam yang telah menunggunya dan meninggalkan lokasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan para pejabat tidak menjadikan Sumatra sebagai wisata bencana. Kehadiran pemerintah harus benar-benar membantu korban.
"Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk bantu, mengatasi masalah saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portfolio ke situ," kataujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Prabowo mengatakan ada kecenderungan para pejabat dan sejumlah pihak datang ke lokasi bencana hanya untuk berwisata. Dia menegaskan tindakan tersebut tidak benar.
"Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus, rakyat di situ jangan jadikan objek, kita datang ke situ untuk benar-benar cari masalah, melihat kesulitan dan bertindak," kata Prabowo. (Bob/P-3)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Sejak awal Presiden Prabowo memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas inti pemerintahan di IKN dipercepat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan gedung.
Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Menurut Prasetyo, koreksi itu bersifat perbaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Inisiatif pemerintah melalui Sekolah Rakyat ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha dan praktisi pengembangan sumber daya manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved