Politik Dan Hukum

Implementasi KUHAP Baru Harus Nihil Pelanggaran HAM

KUHAP baru yang dirancang Komisi III DPR RI diklaim telah didesain untuk membawa era baru penegakan hukum yang lebih berpihak pada hak-hak warga negara.

Wacana Pilkada DPRD Perlu Kajian Substansi Demokrasi, bukan Sekadar soal Mekanisme

WACANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik.

Cerita Prabowo Saat Dipanggil Pak Harto sebelum Operasi Militer

Prabowo Subianto

Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana: Denda, Pidana Mati, dan UU ITE Disesuaikan

Presiden Prabowo tandatangani UU Penyesuaian Pidana 2026, atur pidana mati masa percobaan, denda, dan penyesuaian UU ITE untuk keadilan hukum.

LPSK Persilakan Aktivis dan Influencer yang Alami Teror Ajukan Perlindungan

LPSK membuka peluang perlindungan bagi aktivis dan influencer yang diduga mengalami intimidasi dan teror usai menyampaikan kritik, termasuk teror fisik dan digital.

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

Legislator PDIP: Pilkada Dipilih DPRD bukan Solusi Ongkos Politik Mahal

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai usulan pilkada dipilih DPRD tidak masuk akal dan menegaskan pilkada langsung adalah amanat reformasi.

KPK Ingatkan Pengawasan Pilkada oleh DPRD: Cegah Politik Transaksional

KPK menegaskan wacana pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi jelas dan pengawasan ketat guna mencegah politik transaksional dan korupsi.

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, Yusril Sebut Hukum era Kolonial Berakhir

KUHP Nasional yang baru mengubah pendekatan hukum pidana secara fundamental, dari yang sebelumnya bersifat retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan).

KUHAP Baru Berlaku, DPR: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku hari ini. Anggota DPR Rudianto Lallo tegaskan hukum kini berwatak restoratif, bukan lagi pembalasan ala kolonial.

Berlaku Per Hari Ini, Seluruh Personel Polri Wajib Pedomani KUHP dan KUHAP Baru

POLRI resmi memberlakukan pedoman kerja baru bagi seluruh personel dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru per hari ini

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, Ketua Komisi III DPR RI: Selamat Tinggal Hukum Kolonial

KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut berlakunya  KUHP dan KUHAP  baru per hari ini

KUHAP dan KUHAP Baru Mulai Dilaksakanan Polri

Sebelumnya, pada 18 November 2025, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang.

Hari Ini Sejarah Dimulai, KUHAP dan KUHP Baru Mulai Berlaku

Adapun Komisi III DPR pada 2025 telah menyelesaikan revisi UU KUHAP sebagai tahap untuk memberlakukan UU KUHP yang telah disahkan pada 2023 lalu, yang diundangkan pada 2 Januari 2026 ini

Kejagung Pastikan Seluruh Jaksa Siap Terapkan KUHP dan KUHAP yang Baru Berlaku Hari Ini

Kejaksaan sudah sangat siap melaksanakan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Amnesty: KUHAP Baru Legitimasi Represi dan Pelanggaran HAM

Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

ICJR: KUHAP Baru Bikin Penyidik Polri Superpower dan Kebiri Kewenangan PPNS

KUHAP baru memperkuat posisi Polri secara berlebihan sebagai penyidik utama, sekaligus melemahkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sehari Jelang Berlaku KUHP-KUHAP Baru, YLBHI: Negara Menuju Darurat Hukum

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, melontarkan kritik keras terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koalisi Sipil Jabarkan Pasal-Pasal Bermasalah di KUHP dan KUHAP yang Akan Berlaku Besok

Sejumlah pasal dalam KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari dinilai bermasalah karena memperluas kewenangan aparat hingga mengkriminalisasi kebebasan berpendapat 

Prabowo Ungkap Alasan Pemerintah tidak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra

Prabowo menjelaskan keputusan tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional karena kapasitas negara mampu menangani dampak bencana

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia