Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, meningkatkan sosialisasi Pilkada 2024 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada 27 November mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Muhtada Sobirin mengatakan dengan bantuan hibah dari pemerintah daerah mencapai Rp117 miliar, KPU sedianya mampu mengoptimalkan setiap tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, termasuk sosialisasi mengenai visi dan misi masing-masing kandidat.
"Sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024," katanya di Cikarang, Sabtu (16/11).
Dia mengatakan KPU Kabupaten Bekasi di sisi lain selalu mendorong agar masyarakat menjadi pemilih cerdas yang mampu memilah dan memilih calon pemimpin berdasarkan visi misi dan program.
"Menurut saya KPU memang masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait paparan visi dan misi pasangan calon, paling tidak, peranan KPU dengan asumsi telah dianggarkan oleh pemerintah semestinya bisa membantu para calon juga untuk sosialisasi," katanya.
Selain dapat memanfaatkan peran media cetak elektronik maupun daring, sosialisasi juga bisa dilakukan penyelenggara dengan memasang papan informasi yang memuat visi dan misi setiap pasangan calon di lokasi lokasi strategis dan ramai dikunjungi masyarakat.
"Mestinya dipampang gambar pasangan calon dan visi misinya. Kalau perlu sampai tingkat RT/RW. Mungkin ini juga jadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya karena tidak semua juga terjamah oleh calon."
Ia juga menyoroti masih banyak warga yang belum mengetahui nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024 berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat.
"Kemudian dari hasil survei juga ada sebagian yang belum tahu atau mungkin tidak mau tahu. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, sosialisasi bisa lebih dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi," ucapnya.
Masyarakat Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum mengetahui visi dan misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi padahal penyelenggaraan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. "Kalau nama calon saya tahu, tapi kalau visi misi jujur saya tidak tau," kata warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Nanang, 45.
Pria yang membuka kedai ayam goreng di Serang Baru ini mengaku tidak mengikuti perkembangan Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. "Saya juga belum tahu akan memilih siapa pada saat pencoblosan nanti," katanya.
Warga Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Aman Mardiansyah, 36, bahkan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024, apalagi untuk mengetahui visi misi dan program yang diusung kandidat peserta. "Sehari-hari fokus kerja jadi tidak tahu kapan nyoblos. Ada dua atau tiga pasangan kalau tidak salah di sini," ujar dia.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam 45 Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan belum diketahui visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi oleh publik karena sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal.
"Sosialisasi visi dan misi dari para calon Bupati dan Wakil Bupati juga Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara tidak maksimal," katanya.
Bahkan debat publik yang digelar KPU Kabupaten Bekasi seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan visi dan misi namun karena format acara terbatas olah waktu sehingga tidak bisa maksimal.
Menurut dia visi dan misi tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan calon karena dari situ pemilih bisa mengetahui program kerja yang akan dikerjakan calon bersangkutan bila terpilih menjadi kepala daerah.
"Bagi masyarakat perkotaan visi dan misi pasangan calon sangat penting untuk menentukan pilihan, tetapi memang bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung tidak mempedulikan," tandasnya. (Ant/J-2)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved