Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, meningkatkan sosialisasi Pilkada 2024 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada 27 November mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Muhtada Sobirin mengatakan dengan bantuan hibah dari pemerintah daerah mencapai Rp117 miliar, KPU sedianya mampu mengoptimalkan setiap tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, termasuk sosialisasi mengenai visi dan misi masing-masing kandidat.
"Sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024," katanya di Cikarang, Sabtu (16/11).
Dia mengatakan KPU Kabupaten Bekasi di sisi lain selalu mendorong agar masyarakat menjadi pemilih cerdas yang mampu memilah dan memilih calon pemimpin berdasarkan visi misi dan program.
"Menurut saya KPU memang masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait paparan visi dan misi pasangan calon, paling tidak, peranan KPU dengan asumsi telah dianggarkan oleh pemerintah semestinya bisa membantu para calon juga untuk sosialisasi," katanya.
Selain dapat memanfaatkan peran media cetak elektronik maupun daring, sosialisasi juga bisa dilakukan penyelenggara dengan memasang papan informasi yang memuat visi dan misi setiap pasangan calon di lokasi lokasi strategis dan ramai dikunjungi masyarakat.
"Mestinya dipampang gambar pasangan calon dan visi misinya. Kalau perlu sampai tingkat RT/RW. Mungkin ini juga jadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya karena tidak semua juga terjamah oleh calon."
Ia juga menyoroti masih banyak warga yang belum mengetahui nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024 berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat.
"Kemudian dari hasil survei juga ada sebagian yang belum tahu atau mungkin tidak mau tahu. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, sosialisasi bisa lebih dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi," ucapnya.
Masyarakat Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum mengetahui visi dan misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi padahal penyelenggaraan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. "Kalau nama calon saya tahu, tapi kalau visi misi jujur saya tidak tau," kata warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Nanang, 45.
Pria yang membuka kedai ayam goreng di Serang Baru ini mengaku tidak mengikuti perkembangan Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. "Saya juga belum tahu akan memilih siapa pada saat pencoblosan nanti," katanya.
Warga Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Aman Mardiansyah, 36, bahkan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024, apalagi untuk mengetahui visi misi dan program yang diusung kandidat peserta. "Sehari-hari fokus kerja jadi tidak tahu kapan nyoblos. Ada dua atau tiga pasangan kalau tidak salah di sini," ujar dia.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam 45 Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan belum diketahui visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi oleh publik karena sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal.
"Sosialisasi visi dan misi dari para calon Bupati dan Wakil Bupati juga Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara tidak maksimal," katanya.
Bahkan debat publik yang digelar KPU Kabupaten Bekasi seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan visi dan misi namun karena format acara terbatas olah waktu sehingga tidak bisa maksimal.
Menurut dia visi dan misi tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan calon karena dari situ pemilih bisa mengetahui program kerja yang akan dikerjakan calon bersangkutan bila terpilih menjadi kepala daerah.
"Bagi masyarakat perkotaan visi dan misi pasangan calon sangat penting untuk menentukan pilihan, tetapi memang bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung tidak mempedulikan," tandasnya. (Ant/J-2)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved