Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, meningkatkan sosialisasi Pilkada 2024 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada 27 November mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Muhtada Sobirin mengatakan dengan bantuan hibah dari pemerintah daerah mencapai Rp117 miliar, KPU sedianya mampu mengoptimalkan setiap tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, termasuk sosialisasi mengenai visi dan misi masing-masing kandidat.
"Sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024," katanya di Cikarang, Sabtu (16/11).
Dia mengatakan KPU Kabupaten Bekasi di sisi lain selalu mendorong agar masyarakat menjadi pemilih cerdas yang mampu memilah dan memilih calon pemimpin berdasarkan visi misi dan program.
"Menurut saya KPU memang masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait paparan visi dan misi pasangan calon, paling tidak, peranan KPU dengan asumsi telah dianggarkan oleh pemerintah semestinya bisa membantu para calon juga untuk sosialisasi," katanya.
Selain dapat memanfaatkan peran media cetak elektronik maupun daring, sosialisasi juga bisa dilakukan penyelenggara dengan memasang papan informasi yang memuat visi dan misi setiap pasangan calon di lokasi lokasi strategis dan ramai dikunjungi masyarakat.
"Mestinya dipampang gambar pasangan calon dan visi misinya. Kalau perlu sampai tingkat RT/RW. Mungkin ini juga jadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya karena tidak semua juga terjamah oleh calon."
Ia juga menyoroti masih banyak warga yang belum mengetahui nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024 berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat.
"Kemudian dari hasil survei juga ada sebagian yang belum tahu atau mungkin tidak mau tahu. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, sosialisasi bisa lebih dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi," ucapnya.
Masyarakat Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum mengetahui visi dan misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi padahal penyelenggaraan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. "Kalau nama calon saya tahu, tapi kalau visi misi jujur saya tidak tau," kata warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Nanang, 45.
Pria yang membuka kedai ayam goreng di Serang Baru ini mengaku tidak mengikuti perkembangan Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. "Saya juga belum tahu akan memilih siapa pada saat pencoblosan nanti," katanya.
Warga Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Aman Mardiansyah, 36, bahkan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024, apalagi untuk mengetahui visi misi dan program yang diusung kandidat peserta. "Sehari-hari fokus kerja jadi tidak tahu kapan nyoblos. Ada dua atau tiga pasangan kalau tidak salah di sini," ujar dia.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam 45 Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan belum diketahui visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi oleh publik karena sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal.
"Sosialisasi visi dan misi dari para calon Bupati dan Wakil Bupati juga Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara tidak maksimal," katanya.
Bahkan debat publik yang digelar KPU Kabupaten Bekasi seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan visi dan misi namun karena format acara terbatas olah waktu sehingga tidak bisa maksimal.
Menurut dia visi dan misi tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan calon karena dari situ pemilih bisa mengetahui program kerja yang akan dikerjakan calon bersangkutan bila terpilih menjadi kepala daerah.
"Bagi masyarakat perkotaan visi dan misi pasangan calon sangat penting untuk menentukan pilihan, tetapi memang bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung tidak mempedulikan," tandasnya. (Ant/J-2)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved