Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal menghadirkan hal baru dalam debat ketiga sekaligus debat terakhir pemilihan gubernur-wakil gubernur atau Pilgub DKI Jakarta, pada Minggu (17/11) besok. Anggota KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, pada debat pemungkas, para pasangan calon bakal menjawab pertanyaan warga.
"Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, kita sebut sebagai sesi Warga Bicara," katanya saat menghadiri acara simulasi pemungutan suara di SMPN 250 Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).
Dalam sesi tersebut, Doddy menyebut pertanyaan dari warga yang ditujukan kepada calon gubernur maupun calon wakil gubernur sudah disiapkan dan akan ditayangkan dalam bentuk video singkat. Ia menegaskan, pertanyaan itu bakal sesuai dengan tema debat, yaitu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Adapun ruang lingkup dari tema tersebut antara lain penangan banjir, pentaan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.
"Pertanyaan-pertanyaan sudah kita collect. Nanti dari tim panelis yang akan menyeleksi apakah pertanyaan ini relevan atau tepat dan sebagainya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa mewakili aspirasi dari warga masyarakat," jelasnya.
Doddy mengingatkan seluruh pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menyaksikan debat terakhir. Menurutnya, debat dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mempertimbangkan preferensi dalam menentukan pasangan calon yang bakal dicoblos di surat suara.
"Terutama warga yang belum menentukan pilihan, undecided voters, kemudian pemilih-pemilih pemula, anak-anak yang remaja bisa menjadikan sebagai preferensi untuk memilih pemimpin yang terbaik," tandasnya.
Adapun panelis pada debat terakhir itu adalah dosen hubungan internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas; pakar tata kota Universitas Trisaksi, Yayat Supriyatna; Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.
Lalu, pakar lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies Indonesia, Arisman; dosen ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Sulastri; pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo; dan Direktur Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung. (Z-11)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Operasi tersebut diarahkan pada titik-titik krusial pertumbuhan awan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BPBD Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), besok (27/1), BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di DKI Jakarta, Selasa (27/1).
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved