Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal menghadirkan hal baru dalam debat ketiga sekaligus debat terakhir pemilihan gubernur-wakil gubernur atau Pilgub DKI Jakarta, pada Minggu (17/11) besok. Anggota KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, pada debat pemungkas, para pasangan calon bakal menjawab pertanyaan warga.
"Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, kita sebut sebagai sesi Warga Bicara," katanya saat menghadiri acara simulasi pemungutan suara di SMPN 250 Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).
Dalam sesi tersebut, Doddy menyebut pertanyaan dari warga yang ditujukan kepada calon gubernur maupun calon wakil gubernur sudah disiapkan dan akan ditayangkan dalam bentuk video singkat. Ia menegaskan, pertanyaan itu bakal sesuai dengan tema debat, yaitu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Adapun ruang lingkup dari tema tersebut antara lain penangan banjir, pentaan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.
"Pertanyaan-pertanyaan sudah kita collect. Nanti dari tim panelis yang akan menyeleksi apakah pertanyaan ini relevan atau tepat dan sebagainya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa mewakili aspirasi dari warga masyarakat," jelasnya.
Doddy mengingatkan seluruh pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menyaksikan debat terakhir. Menurutnya, debat dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mempertimbangkan preferensi dalam menentukan pasangan calon yang bakal dicoblos di surat suara.
"Terutama warga yang belum menentukan pilihan, undecided voters, kemudian pemilih-pemilih pemula, anak-anak yang remaja bisa menjadikan sebagai preferensi untuk memilih pemimpin yang terbaik," tandasnya.
Adapun panelis pada debat terakhir itu adalah dosen hubungan internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas; pakar tata kota Universitas Trisaksi, Yayat Supriyatna; Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.
Lalu, pakar lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies Indonesia, Arisman; dosen ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Sulastri; pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo; dan Direktur Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung. (Z-11)
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, terdapat enam pohon tumbang di ibu kota pada Senin 12 Januari 2026. Data tersebut dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.
BMKG merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa (6/1/2026). Waspada hujan ringan hingga petir di beberapa wilayah. Cek suhu dan kelembapan lengkap di sini
Alias Praji menjadi bintang dengan membawa pulang dua medali sekaligus, yakni medali emas pada nomor Mixed Duathlon Relay dan medali perak di nomor Men’s Duathlon Relay.
APVI menilai beberapa ketentuan Raperda justru menciptakan insentif negatif yang mendorong peredaran barang ilegal.
Jika aturan radius penjualan diterapkan secara kaku, hampir seluruh mal di Jakarta bisa terkena larangan penjualan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved