Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal menghadirkan hal baru dalam debat ketiga sekaligus debat terakhir pemilihan gubernur-wakil gubernur atau Pilgub DKI Jakarta, pada Minggu (17/11) besok. Anggota KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, pada debat pemungkas, para pasangan calon bakal menjawab pertanyaan warga.
"Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, kita sebut sebagai sesi Warga Bicara," katanya saat menghadiri acara simulasi pemungutan suara di SMPN 250 Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).
Dalam sesi tersebut, Doddy menyebut pertanyaan dari warga yang ditujukan kepada calon gubernur maupun calon wakil gubernur sudah disiapkan dan akan ditayangkan dalam bentuk video singkat. Ia menegaskan, pertanyaan itu bakal sesuai dengan tema debat, yaitu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Adapun ruang lingkup dari tema tersebut antara lain penangan banjir, pentaan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.
"Pertanyaan-pertanyaan sudah kita collect. Nanti dari tim panelis yang akan menyeleksi apakah pertanyaan ini relevan atau tepat dan sebagainya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa mewakili aspirasi dari warga masyarakat," jelasnya.
Doddy mengingatkan seluruh pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menyaksikan debat terakhir. Menurutnya, debat dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mempertimbangkan preferensi dalam menentukan pasangan calon yang bakal dicoblos di surat suara.
"Terutama warga yang belum menentukan pilihan, undecided voters, kemudian pemilih-pemilih pemula, anak-anak yang remaja bisa menjadikan sebagai preferensi untuk memilih pemimpin yang terbaik," tandasnya.
Adapun panelis pada debat terakhir itu adalah dosen hubungan internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas; pakar tata kota Universitas Trisaksi, Yayat Supriyatna; Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.
Lalu, pakar lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies Indonesia, Arisman; dosen ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Sulastri; pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo; dan Direktur Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung. (Z-11)
PAM Jaya berkomitmen mengakselerasi perluasan jangkauan layanan air bersih agar mampu mengover seluruh wilayah DKI Jakarta secara total pada 2029.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta memprediksi puncak arus mudik 2026 terjadi pada 17–18 Maret 2026. Pihaknya menyiapkan sejumlah terminal utama untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Secara umum, langit Ibu Kota akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan ringan tetap mengintai sebagian wilayah pada sore hari.
Longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemprov DKI diminta memperkuat pemilahan dari rumah dan pemberdayaan bank sampah.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menindak tegas para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang naik kendaraan pribadi pada hari Rabu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved