Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal menghadirkan hal baru dalam debat ketiga sekaligus debat terakhir pemilihan gubernur-wakil gubernur atau Pilgub DKI Jakarta, pada Minggu (17/11) besok. Anggota KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, pada debat pemungkas, para pasangan calon bakal menjawab pertanyaan warga.
"Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, kita sebut sebagai sesi Warga Bicara," katanya saat menghadiri acara simulasi pemungutan suara di SMPN 250 Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).
Dalam sesi tersebut, Doddy menyebut pertanyaan dari warga yang ditujukan kepada calon gubernur maupun calon wakil gubernur sudah disiapkan dan akan ditayangkan dalam bentuk video singkat. Ia menegaskan, pertanyaan itu bakal sesuai dengan tema debat, yaitu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Adapun ruang lingkup dari tema tersebut antara lain penangan banjir, pentaan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.
"Pertanyaan-pertanyaan sudah kita collect. Nanti dari tim panelis yang akan menyeleksi apakah pertanyaan ini relevan atau tepat dan sebagainya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa mewakili aspirasi dari warga masyarakat," jelasnya.
Doddy mengingatkan seluruh pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menyaksikan debat terakhir. Menurutnya, debat dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mempertimbangkan preferensi dalam menentukan pasangan calon yang bakal dicoblos di surat suara.
"Terutama warga yang belum menentukan pilihan, undecided voters, kemudian pemilih-pemilih pemula, anak-anak yang remaja bisa menjadikan sebagai preferensi untuk memilih pemimpin yang terbaik," tandasnya.
Adapun panelis pada debat terakhir itu adalah dosen hubungan internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas; pakar tata kota Universitas Trisaksi, Yayat Supriyatna; Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.
Lalu, pakar lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies Indonesia, Arisman; dosen ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Sulastri; pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo; dan Direktur Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung. (Z-11)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved