Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DUA pekan jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melanjutkan pemantauan ke wilayah-wilayah remote area (terpencil). Kawasan terpencil dan sulit diakses ini menjadi perhatian serius Akmal Malik bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.
Kunjungan dilakukan Akmal Malik pada Jumat (15/11) ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Kabupaten ini merupakan paling barat Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Serawak, Malaysia.
Pemantauan dilakukan terutama untuk memastikan kesiapan logistik dan tenaga-tenaga penyelenggara pilkada di daerah-daerah pedalaman dan terpencil tersebut.
"Saya bersama Forkopimda harus memastikan semua persiapan pilkada berjalan lancar," kata Akmal, melalui keterangannya, Sabtu (16/11).
Kabupaten Mahakam Ulu menurut Akmal, masih memiliki banyak kawasan remote (terpencil). Namun kondisi itu tidak boleh menjadi alasan pesta demokrasi tidak berjalan lancar.
Terutama dalam pendistribusian logistik pilkada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahulu hingga ke PPK dan TPS-TPS harus terlaksana dengan baik sesuai jumlah dan jadwal.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan Forkopimda memberi dukungan agar seluruh tahapan pilkada berjalan lancar dan sukses.
"Kami, Pemprov Kaltim bersama Forkopimda siap dan selalu siap memberikan dukungan," tegas Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini pun mengapresiasi kerja cepat dan kerja keras KPU Mahulu bersama Pemkab Mahulu dalam mempersiapkan pilkada serentak 2024.
"Tantangan tersendiri bagi Mahulu, karena moda transportasi logistiknya lebih dominan jalur sungai dan rata-rata berisiko tinggi. Sehingga tingkat keamanan orang dan logistik pemilu harus prioritas," ungkapnya.
Akmal meminta jajaran KPU selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemkab Mahulu serta jajaran Forkopimda agar tidak terjadi masalah yang bisa mengganggu pelaksanaan pilkada.
"Saya juga minta media sebagai pilar demokrasi agar objektif menyampaikan suara rakyat. Sekaligus edukasi masyarakat dan informasikan pelaksanaan pilkada secara baik dan benar," pesannya.
Ketua KPU Mahulu Paulus Winarno Henratmukti menyebutkan jumlah pemilih di Kabupaten Mahulu sebanyak 27.869 orang dan 77 TPS tersebar di lima kecamatan.
"Saat ini semua sudah rampung, hanya tinggal pendistribusian logistik ke kecamatan-kecamatan dan desa," jelas Paulus Winarno.
Lima kecamatan di Mahulu, yakni Kecamatan Long Apari (10 desa), Long Pahangai (13 desa), Long Bagun (11 desa), Laham (5 desa) dan Long Hubung (11 desa). (M-3)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved