Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad Ali disoraki pendukung lawan saat meyinggung nama Presiden Prabowo Subianto di akhir sesi debat kedua Pilkada Sulteng 2024 yang digelar KPU di Palu, Senin (4/11) malam.
Pilgub Sulteng diikuti oleh tiga pasangan calon yakni Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri melawan Anwar Hafid-Reny A Lamadjido dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto.
Peristiwa aksi sorak ini bermula saat Ahmad Ali mengaku optimistis semua visi misinya bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Abdul Karim Aljufri (AKA) bisa terlaksana kalau menang dan diberi amanah memimpin Sulteng. Pasalnya, Ahmad Ali menegaskan, dia dan AKA yang merupakan kader Gerindra itu didukung oleh pemerintah Prabowo Subianto.
Ahmad Ali kemudian memberikan contoh salah satu program prioritasnya yakni memberikan seragam gratis untuk seluruh anak sekolah di Sulteng yang didukung penuh pemerintah Prabowo.
"Optimisme itu muncul sangat besar, karena kami didukung oleh pemerintah pusat yang ada saat ini. Contoh nyata, pengadaan baju seragam gratis, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri belum terpilih, program ini sudah terlaksana," kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali lalu menyinggung pernyataan Prabowo saat memberi arahan di deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang digelar di Jakarta, Sabtu (2/11) lalu. Saat itu, Prabowo menjelaskan ide soal menyediakan perlengkapan sekolah termasuk seragam bagi anak-anak di Indonesia.
"Pernyataan Pak Prabowo dalam acara GSN kemarin, memerintahkan kepada pengusaha untuk mengkontribusikan hartanya, sebagian penghasilannya, untuk membantu pengadaan baju seragam sekolah," kata Ahmad Ali yang kemudian disoraki 'huuu' dari pendukung dari paslon lain di arena debat.
Mendengar sorakan itu, Ahmad Ali tetap melanjutkan pemaparannya. Menurut dia, baju seragam menjadi penting karena secara fiolosofi negara harus memastikan seluruh perlengkapan anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA harus terlengkapi.
Ahmad Ali lalu memaparkan fakta bahwa banyak anak-anak sekolah yang miskin sudah tiga tahun sekolah namun tak mampu membeli seragam baru.
"Karena dalam pendidikan tak diperkenankan terjadi diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Sehingga ketika anak-anak masuk sekolah mereka setara antara yang satu dan yang lain," kata Ahmad Ali.
Di sesi terakhir debat, Ahmad Ali kembali memastikan bahwa program pasangan Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim) untuk kesehatan, pendidikan, pertanian, kesejahteraan hingga infrastruktur bisa terlaksana karena mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
Aksi menyoraki pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri merupakan yang kedua kali dilakukan pendukung lawan.
Pada debat pertama, Abdul Karim Aljufri juga disoraki oleh pendukung lawan saat mengatakan pesan Prabowo pada dirinya jika nanti Ahmad Ali dan dirinya dipercaya rakyat untuk memimpin Sulawesi Tengah.
"Saya juga heran sebegitu tidak sukanya mereka dengan Prabowo," ujar politisi Gerindra yang akrab dipanggil AKA. (Z-6)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved