Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad Ali disoraki pendukung lawan saat meyinggung nama Presiden Prabowo Subianto di akhir sesi debat kedua Pilkada Sulteng 2024 yang digelar KPU di Palu, Senin (4/11) malam.
Pilgub Sulteng diikuti oleh tiga pasangan calon yakni Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri melawan Anwar Hafid-Reny A Lamadjido dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto.
Peristiwa aksi sorak ini bermula saat Ahmad Ali mengaku optimistis semua visi misinya bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Abdul Karim Aljufri (AKA) bisa terlaksana kalau menang dan diberi amanah memimpin Sulteng. Pasalnya, Ahmad Ali menegaskan, dia dan AKA yang merupakan kader Gerindra itu didukung oleh pemerintah Prabowo Subianto.
Ahmad Ali kemudian memberikan contoh salah satu program prioritasnya yakni memberikan seragam gratis untuk seluruh anak sekolah di Sulteng yang didukung penuh pemerintah Prabowo.
"Optimisme itu muncul sangat besar, karena kami didukung oleh pemerintah pusat yang ada saat ini. Contoh nyata, pengadaan baju seragam gratis, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri belum terpilih, program ini sudah terlaksana," kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali lalu menyinggung pernyataan Prabowo saat memberi arahan di deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang digelar di Jakarta, Sabtu (2/11) lalu. Saat itu, Prabowo menjelaskan ide soal menyediakan perlengkapan sekolah termasuk seragam bagi anak-anak di Indonesia.
"Pernyataan Pak Prabowo dalam acara GSN kemarin, memerintahkan kepada pengusaha untuk mengkontribusikan hartanya, sebagian penghasilannya, untuk membantu pengadaan baju seragam sekolah," kata Ahmad Ali yang kemudian disoraki 'huuu' dari pendukung dari paslon lain di arena debat.
Mendengar sorakan itu, Ahmad Ali tetap melanjutkan pemaparannya. Menurut dia, baju seragam menjadi penting karena secara fiolosofi negara harus memastikan seluruh perlengkapan anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA harus terlengkapi.
Ahmad Ali lalu memaparkan fakta bahwa banyak anak-anak sekolah yang miskin sudah tiga tahun sekolah namun tak mampu membeli seragam baru.
"Karena dalam pendidikan tak diperkenankan terjadi diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Sehingga ketika anak-anak masuk sekolah mereka setara antara yang satu dan yang lain," kata Ahmad Ali.
Di sesi terakhir debat, Ahmad Ali kembali memastikan bahwa program pasangan Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim) untuk kesehatan, pendidikan, pertanian, kesejahteraan hingga infrastruktur bisa terlaksana karena mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
Aksi menyoraki pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri merupakan yang kedua kali dilakukan pendukung lawan.
Pada debat pertama, Abdul Karim Aljufri juga disoraki oleh pendukung lawan saat mengatakan pesan Prabowo pada dirinya jika nanti Ahmad Ali dan dirinya dipercaya rakyat untuk memimpin Sulawesi Tengah.
"Saya juga heran sebegitu tidak sukanya mereka dengan Prabowo," ujar politisi Gerindra yang akrab dipanggil AKA. (Z-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved