Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Cilegon Helldy Agustian mengumumkan bahwa dirinya akan cuti untuk mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2024 saat memimpin apel pada Selasa (24/9) di halaman Kantor Wali Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Helldy menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian selama masa kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa banyak program yang sebelumnya dianggap mustahil, kini telah terealisasi.
"Dulu SMP di Purwakarta tidak ada, sekarang ada. Dulu masyarakat takut berobat ke Rumah Sakit, sekarang cukup dengan KTP. Honor RT yang dulu hanya Rp500 ribu dan tidak dibayar setiap bulan, sekarang Rp1 juta per bulan. Apa yang dulu tidak mungkin, kini menjadi mungkin," ujar Helldy dengan tegas.
Baca juga : Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres
Helldy juga menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pegawai Pemkot Cilegon atas kerja sama mereka dalam menjalankan program-program pemerintahan selama ini.
"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ASN di Kota Cilegon atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan," tuturnya, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.
Mulai hari ini, Helldy juga menginformasikan bahwa akan ada Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon yang akan dilantik oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.
Baca juga : Sentra Gakkumdu Tangani Pelanggaran Soal Mutasi ASN Jelang Pilkada 2024
Ia meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh kepada Pjs dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan.
"Saya mengajak seluruh ASN untuk mendukung Pjs Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Helldy juga memberikan penghargaan kepada 28 anggota Polres Cilegon yang berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan anak, serta penghargaan kepada instansi terkait yang terlibat dalam pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.
"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi ASN dan masyarakat untuk terus mendukung pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Helldy. (Adv/Z-10)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved