Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WALI Kota Cilegon Helldy Agustian mengumumkan bahwa dirinya akan cuti untuk mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2024 saat memimpin apel pada Selasa (24/9) di halaman Kantor Wali Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Helldy menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian selama masa kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa banyak program yang sebelumnya dianggap mustahil, kini telah terealisasi.
"Dulu SMP di Purwakarta tidak ada, sekarang ada. Dulu masyarakat takut berobat ke Rumah Sakit, sekarang cukup dengan KTP. Honor RT yang dulu hanya Rp500 ribu dan tidak dibayar setiap bulan, sekarang Rp1 juta per bulan. Apa yang dulu tidak mungkin, kini menjadi mungkin," ujar Helldy dengan tegas.
Baca juga : Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres
Helldy juga menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pegawai Pemkot Cilegon atas kerja sama mereka dalam menjalankan program-program pemerintahan selama ini.
"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ASN di Kota Cilegon atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan," tuturnya, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.
Mulai hari ini, Helldy juga menginformasikan bahwa akan ada Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon yang akan dilantik oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.
Baca juga : Sentra Gakkumdu Tangani Pelanggaran Soal Mutasi ASN Jelang Pilkada 2024
Ia meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh kepada Pjs dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan.
"Saya mengajak seluruh ASN untuk mendukung Pjs Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Helldy juga memberikan penghargaan kepada 28 anggota Polres Cilegon yang berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan anak, serta penghargaan kepada instansi terkait yang terlibat dalam pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.
"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi ASN dan masyarakat untuk terus mendukung pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Helldy. (Adv/Z-10)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved