Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Cilegon Helldy Agustian mengumumkan bahwa dirinya akan cuti untuk mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2024 saat memimpin apel pada Selasa (24/9) di halaman Kantor Wali Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Helldy menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian selama masa kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa banyak program yang sebelumnya dianggap mustahil, kini telah terealisasi.
"Dulu SMP di Purwakarta tidak ada, sekarang ada. Dulu masyarakat takut berobat ke Rumah Sakit, sekarang cukup dengan KTP. Honor RT yang dulu hanya Rp500 ribu dan tidak dibayar setiap bulan, sekarang Rp1 juta per bulan. Apa yang dulu tidak mungkin, kini menjadi mungkin," ujar Helldy dengan tegas.
Baca juga : Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres
Helldy juga menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pegawai Pemkot Cilegon atas kerja sama mereka dalam menjalankan program-program pemerintahan selama ini.
"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ASN di Kota Cilegon atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan," tuturnya, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.
Mulai hari ini, Helldy juga menginformasikan bahwa akan ada Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon yang akan dilantik oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.
Baca juga : Sentra Gakkumdu Tangani Pelanggaran Soal Mutasi ASN Jelang Pilkada 2024
Ia meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh kepada Pjs dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan.
"Saya mengajak seluruh ASN untuk mendukung Pjs Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Helldy juga memberikan penghargaan kepada 28 anggota Polres Cilegon yang berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan anak, serta penghargaan kepada instansi terkait yang terlibat dalam pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.
"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi ASN dan masyarakat untuk terus mendukung pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Helldy. (Adv/Z-10)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved