Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Cilegon Helldy Agustian mengumumkan bahwa dirinya akan cuti untuk mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2024 saat memimpin apel pada Selasa (24/9) di halaman Kantor Wali Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Helldy menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian selama masa kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa banyak program yang sebelumnya dianggap mustahil, kini telah terealisasi.
"Dulu SMP di Purwakarta tidak ada, sekarang ada. Dulu masyarakat takut berobat ke Rumah Sakit, sekarang cukup dengan KTP. Honor RT yang dulu hanya Rp500 ribu dan tidak dibayar setiap bulan, sekarang Rp1 juta per bulan. Apa yang dulu tidak mungkin, kini menjadi mungkin," ujar Helldy dengan tegas.
Baca juga : Penyelenggara Pemilu Perlu Merefleksikan Putusan MK soal PHPU Pilpres
Helldy juga menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pegawai Pemkot Cilegon atas kerja sama mereka dalam menjalankan program-program pemerintahan selama ini.
"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ASN di Kota Cilegon atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan," tuturnya, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.
Mulai hari ini, Helldy juga menginformasikan bahwa akan ada Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon yang akan dilantik oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.
Baca juga : Sentra Gakkumdu Tangani Pelanggaran Soal Mutasi ASN Jelang Pilkada 2024
Ia meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh kepada Pjs dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan.
"Saya mengajak seluruh ASN untuk mendukung Pjs Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Helldy juga memberikan penghargaan kepada 28 anggota Polres Cilegon yang berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan anak, serta penghargaan kepada instansi terkait yang terlibat dalam pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.
"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi ASN dan masyarakat untuk terus mendukung pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Helldy. (Adv/Z-10)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
DAFTAR Hari cuti bersama 2026 untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditetapkan. Ada 8 hari, adapun cuti bersama februari jatuh pada 16 Februari 2026
Pemkab Bekasi memberlakukan WFH bagi ASN terdampak banjir akibat akses jalan terputus. Kebijakan ini memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah bencana.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved