Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah bukan untuk memperkaya diri. Ia memaknai, jabatan sebagai gubernur bukanlah jabatan untuk mata pencarian ekonomi.
“Saya bersama Abdul Karim Aljufri memaknai jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagai jabatan pengabdian untuk masyarakat. Dan secara ekonomi, saya sudah mapan,” terang Ahmad saat mengikuti deklarasi akbar relawan Ahmad M Ali - Abdul Karim Aljufri di Hotel Santika, Palu, Selasa (2/7) malam.
Menurutnya, untuk maju mengikuti Pilkada Sulteng, anggota DPR RI Fraksi NasDem itu meninggalkan segala kenyamanan termasuk kemewahan yang sudah dimilikinya di Jakarta.
Baca juga : Gerindra Usung Waketum NasDem sebagai Calon Gubernur Sulteng
“Saya membuang semuanya hanya untuk masyarakat Sulteng. Mengabdi kepada masyarakat Sulteng adalah pilihan terbaik,” ungkapnya.
Ahmad Ali menjelaskan, ketika ditakdirkan menjadi gubernur, ia akan memaksimalkan pengabdian tersebut.
Di mana, mantan Ketua DPW NasDem Sulteng itu berjanji, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diberikan kesempatan setara untuk menduduki jabatan-jabatan strategis.
Baca juga : Bersama Rusdy-Ma'mun, NasDem Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Kecil
“Lelang jabatan harus dilakukan. Bukan lelang jabatan untuk siapa yang mampu memberikan upeti terbanyak. Namun, siapa punya kompetensi, dia berhak mendapat jabatan tersebut. Dan itu semua tanpa upeti,” tegasnya.
Selain itu, Ahmad memaparkan, jika kemenangan diraihnya bersama Abdul Karim Aljufri, mereka akan meningkatkan kualitas pertanian sehingga petani bisa sejahtera.
“Petani bukan profesi yang memalukan, namun petani adalah profesi yang menjanjikan. Petani harus sejahtera,” ucapnya.
Baca juga : Kaesang Maju Pilgub Jakarta, NasDem: Semua Punya Hak Sama
Ahmad juga menyebutkan, pendidikan di Sulteng harus dikembangkan. Di mana, SD dan SMA harus berjalan seimbang sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah putus dari bangku pendidikan.
“Wajib belajar 9 tahun itu tanggung jawab negara kepada masyarakat. Dan itu akan menjadi perhatian kami kadepan,” katanya.
Tidak hanya itu, di bidang kesehatan Ahmad juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan menyeluruh.
“Biaya kesehatan digratiskan melalui skema BPJS. Karena itu tanggung jawab negara,” tandasnya. (Z-8)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved