Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kokoh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%

DITERBITKANNYA Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menambah panjang daftar gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di sekitar 100 hari pemerintahannya. Kebijakan yang diumumkan pada 17 Februari 2025 tersebut akan menjadi game changer dalam outlook ekonomi Indonesia tahun ini hingga beberapa tahun ke depan.

Belum lama ini, masyarakat dikejutkan dengan cepatnya proses aksesi pada blok ekonomi negara-negara berkembang BRICS, di mana Indonesia telah resmi diterima sebagai anggota penuh per 1 Januari 2025. Kemudian, Presiden Prabowo melakukan efisiensi belanja kementerian/lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025, yang nilainya mencapai Rp308 triliun.

Hasil dari penghematan tersebut direalokasikan untuk pendirian sebuah lembaga pengelola investasi yang juga mengejutkan publik, yaitu Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Baca juga : DPR Pastikan Tetap Kerja Optimal meski Terkena Efisiensi Anggaran

Jika dibandingkan dengan gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo yang lain, kebijakan DHE SDA termasuk yang paling ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Karena, kebijakan DHE SDA memiliki dampak yang signifikan, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun perekonomian secara umum. Kebijakan ini merupakan terobosan yang sangat strategis dan krusial dalam mewujudkan visi dan misi ekonomi yang dijanjikan Presiden sejak kampanye pada pemilu tahun lalu.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum tahun 2023, sebagian besar DHE Indonesia terutama SDA banyak ditempatkan di perbankan luar negeri. Baru kemudian melalui PP Nomor 36 Tahun 2023, 30% DHE SDA wajib ditempatkan pada sistem keuangan nasional dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam pelaksanaannya, penempatan DHE SDA masih berada di kisaran 37% sampai 42% pada 2024. Dengan kebijakan yang terbaru, jangka waktu penempatan DHE SDA di perbankan dalam negeri diperpanjang menjadi 12 bulan. Porsi penempatannya pun ditingkatkan dari 30% menjadi 100%.

Selama ini, posisi rata-rata rekening khusus DHE SDA di perbankan nasional sebesar US$13 miliar. Dengan kebijakan terbaru, diperkirakan akan meningkat signifikan menjadi US$80 miliar di 2025. Apabila diimplementasikan dalam satu tahun penuh (12 bulan), angkanya berpotensi lebih dari US$100 miliar. Dengan tambahan cadangan devisa sebesar itu, baik otoritas fiskal maupun moneter memiliki ruang gerak yang sangat leluasa dalam mengorkestrasi perekonomian nasional.

Baca juga : Danantara bakal Tarik Investasi Asing dan Dukung Angka Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

DAMPAK JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

Secara jangka pendek, manfaat dari kebijakan DHE SDA yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ialah meningkatnya ketahanan perekonomian nasional. Di tengah tingkat ketidakpastian global yang tinggi, nilai tukar rupiah menjadi variabel yang paling rentan mengalami gejolak.

Baca juga : Alasan Danantara sebagai Pilar Penting Perekonomian Nasional

Pada saat artikel ini ditulis, kurs rupiah sudah melemah sekitar 1,3% (ytd) terhadap dolar AS. Padahal, lazimnya, pelemahan rupiah baru terjadi pada triwulan II saat kebutuhan terhadap dolar AS meningkat untuk pembayaran utang valuta asing dan repatriasi dividen.

Dengan tambahan cadangan devisa dari DHE SDA, kurs rupiah diharapkan akan lebih stabil pada kisaran target APBN 2025 di level Rp16.000 per dolar AS. Sebelum ini, banyak pengamat yang memproyeksi nilai tukar rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Dengan kurs yang stabil, diharapkan imported inflation, imbas dari kebijakan negara-negara ekonomi utama yang tengah bergelut dalam perang dagang, juga dapat diminimalkan. Dengan demikian, stabilitas harga di dalam negeri akan tercapai sesuai target inflasi APBN 2025 di angka 2,5%.

Baca juga : DPR Usul Hukuman Kerja Sosial bagi Pelaku Kejahatan

Dengan kurs rupiah yang stabil sesuai target, Indonesia juga berpotensi mendapat berkah dari tren penurunan harga minyak mentah dunia. Ini dapat menghemat kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang anggarannya mencapai Rp394,3 triliun. Penghematan tersebut dapat mendukung kebijakan efisiensi Presiden Prabowo dari anggaran non-K/L APBN 2025 sebesar Rp300 triliun.

Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan likuiditas di sistem keuangan nasional secara signifikan. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan tiga instrumen baru untuk menampung, yaitu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan FX Swap Valas. Ketiga instrumen tersebut akan melengkapi instrumen DHE SDA eksisting, yakni penempatan di rekening khusus dan term deposit

 valas.

Tambahan instrumen baru tersebut didesain agar likuiditas dari DHE SDA dapat mengalir dan berputar di pasar hingga ke sektor riil. Dengan tingginya likuiditas, diharapkan suku bunga dapat menurun sehingga permintaan dan pertumbuhan kredit nasional dapat terkerek naik. Dengan pertumbuhan kredit yang tinggi, maka target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029 bukanlah suatu hal yang mustahil.

TANTANGAN DAN OPTIMISME

Setiap kebijakan tentu memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Kewajiban memarkir DHE SDA selama 1 tahun mendapat reaksi keberatan dari sebagian eksportir. Itu merupakan tantangan utama pemerintah dalam implementasi kebijakan DHE SDA, yakni agar benar-benar dipatuhi oleh setiap pemangku kepentingan.

Jika melihat pelaksanaan regulasi DHE SDA pada 2024, pemerintah layak optimistis. Tingkat kepatuhan eksportir dalam memasukkan dan menempatkan dana hasil ekspor ke rekening khusus semakin membaik. Di sektor migas, tingkat kepatuhan mencapai 95% hingga 100%. Adapun sektor nonmigas berada di kisaran 82% hingga 89%. Peningkatan kepatuhan ini merupakan hasil ketersediaan sistem pelaporan yang dikembangakan bersama lintas otoritas, yaitu Kementerian Keuangan, BI, dan perbankan.

Langkah-langkah cepat yang perlu dilakukan dalam menjamin tercapaiannya tujuan implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025, antara lain koordinasi lintas otoritas dan pihak yang relevan untuk segera mempersipakan aturan teknis, prosedur, dan sistem layanan yang efektif. Kemudian, penyediaan insentif imbal hasil dan insentif fiskal yang kondusif menggairahkan penempatan DHE SDA di sistem keuangan nasional.

Dan, yang tak kalah penting, penyediaan layanan operasional dan pembiayaan ekportir terkait dengan pemanfaatan simpanan DHE-nya, apakah dapat menjadi jaminan pengajuan kredit perbankan di saat eksportir memerlukan dana rupiah ataupun valas, untuk memenuhi kegiatan operasional dan kewajibannya.

Mengingat besarnya manfaat terhadap perekonomian nasional, DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh kebijakan DHE SDA terbaru yang telah diumumkan pemerintah. Ini merupakan bukti komitmen tinggi dari Presiden Prabowo untuk merealisasikan janji-janji, serta visi dan misi pemerintahannya, seperti pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk mencapai pertumbuhan setinggi itu, tentu tidak bisa secara instan. Perlu fondasi yang kokoh untuk dapat lepas landas. Gebrakan serta terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo sejauh ini, termasuk kebijakan DHE SDA, layak membuat kita semakin optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% tersebut dapat tercapai pada atau bahkan sebelum tahun 2029.

Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dapat terlaksana dengan baik demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.