Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PELUNCURAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau dikenal Danantara yang direncanakan pada 7 November 2024 terpaksa ditunda. Soalnya, peraturan pemerintah dan peraturan presiden (perpres) yang menjadi dasar hukum untuk pembentukan badan tersebut belum rampung.
Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahwa Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Harapannya, ini dapat menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak bisa mengandalkan konsumsi rumah tangga, kita perlu sumber baru, salah satunya investasi. Dengan investasi yang dikelola secara efektif, kita bisa melihat peningkatan ekonomi yang signifikan," kata Nailul Huda, Senin (13/1).
Dia menyebutkan Danantara dirancang untuk mengelola investasi besar yang ditujukan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, tanpa ada kejelasan payung hukum, proses peluncuran dan operasional badan ini tidak dapat berjalan.
Keterlambatan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta manfaat yang diharapkan dari badan tersebut. Salah satunya untuk menangani investasi pemerintah di luar anggaran pendapatan dan belanja negara, serta menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien.
Ia mengamini bahwa saat ini aset investasi BUMN tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, kehadiran Danantara diharapkan pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara. "Jika dikelola oleh Danantara, diharapkan ada pengelolaan yang lebih profesional dan terarah dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," ucap dia.
Selain itu, ia menjelaskan terkait dengan BUMN sehat saja yang dikelola oleh Danantara. Menurutnya, Danantara bukanlah lembaga dengan fokus pada penyelamatan perusahaan yang kurang performa, tetapi lebih pada pengelolaan aset untuk memaksimalkan potensi yang ada. "Makanya kalo kita lihat, Danantara bukan recapital yang ngurus perusahaan sakit," ujarnya. (Ant/Z-2)
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo meminta BUMNĀ harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalamĀ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
Terbukti memberikan resiliensi perekonomian nasional, stimulus akan dilanjutkan pemerintah di semester II 2025.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved