Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto awal bulan ini terus menjadi sorotan. Badan tersebut dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan dan mengelola aset negara secara lebih efektif di luar anggaran negara (APBN), guna mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan sosial.
Meskipun rencana ini sudah dipublikasikan, peluncuran Badan Investasi Danantara mengalami penundaan. Pembentukan Danantara menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, politik, maupun sentimen pasar. Sejumlah pihak berpandangan, penundaan peluncuran BPI Danantara lebih banyak disebabkan oleh ketidakpastian regulasi dan berbagai dinamika politik yang terjadi di dalam negeri.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menyatakan bahwa penundaan ini harusnya tidak terjadi, terutama karena konsolidasi BUMN yang terhambat banyak kepentingan.
"Konsolidasi BUMN sejak awal memang terhambat karena banyak kepentingan yang bermain. Kalau kita terus-menerus ragu dan menunda-nunda, bisa jadi tidak ada perubahan yang signifikan," ujar Yanuar dalam keterangannya, Rabu (20/11).
Yanuar menegaskan, seharusnya pembentukan BPI Danantara dilakukan secara paralel dengan penyusunan regulasi yang mendukung. Ia juga menyarankan agar pemerintah bergerak cepat dan jangan ragu-ragu, karena negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura sudah lama memiliki badan serupa yang membantu mengelola investasi negara secara efektif.
"Menurut saya, jangan ragu-ragu. Terkadang, kalau kita buat terobosan dan berani untuk mulai duluan, meski masih ada keraguan, justru lebih baik. Jangan terus-menerus ragu, nanti jadi tidak ada perubahan juga," tegas Yanuar.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dengan regulasi yang tepat, penundaan peluncuran bukanlah hal yang ideal.
"Proses ini harus bergerak cepat. Regulasi bisa diajukan ke DPR atau bahkan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," tandasnya. (Z-11)
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis kepada masyarakat dan calon investor.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti urgensi evaluasi dan refleksi dalam proses transformasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, (Danantara).
Mufti Aimah Nurul Anam kritik rencana pajak amplop nikah dan pajak digital. Ia nilai kebijakan makin menekan rakyat dan pertanyakan kinerja Danantara kelola dividen.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berhasil mengantongi pendanaan jumbo senilai US$17 miliar atau sekitar Rp277,42 triliun (kurs Rp16.319) dalam empat bulan terakhir.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan, situasi Indonesia saat ini jauh dari gambaran negatif yang kerap digaungkan sejumlah pihak.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
Pengguna bisa memanfaatkan layanan edukasi dan bimbingan trading dari professional analyst secara gratis.
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, sebuah perusahaan manajemen investasi, secara resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan Standard Chartered Indonesia.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kesepakatan besar dengan Jepang.
Investasi hulu migas hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai kisaran US$16,5 miliar–US$16,9 miliar.
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved