ACT, Penyelewengan Donasi, dan Terorisme

Aksi Cepat Tanggap atau lebih dikenal dengan ACT tengah menjadi sorotan. Bermula dari Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 mengambil tema kantong bocor dana umat, lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap limbung karena dugaan penyelewengan.

Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Sontak, laporan tersebut menjadi topik banyak dibicarakan di media sosial. Dari situ, muncul tagar #janganpercayaACT yang perbincangannya lantas terus bergulir di linimasa.

Baca juga: Kantor ACT di Kota Depok Ditutup

Inilah yang bisa menjadi bola salju. Ketidakpercayaan bisa akan membesar dan tergeneralisasi terhadap lembaga lainnya. Yang mungkin pada puncaknya akan menggiring masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga pengumpul donasi dan kemanusiaan.

Padahal orang Indonesia yang pemurah mendapat pengakuan pula dari World Giving Index (WGI). Laporan WGI pada 2021 yang dirilis oleh Charities Aid Foundation menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Dari hasil penelitian, 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada 2021.

Baca juga: Bareskrim Pakai Data PPATK Ungkap Dugaan Pidana Petinggi ACT

Dalam laporan Tempo, diduga saat Ahyudin menjadi petinggi ACT memperoleh gaji sebesar Rp250 juta setiap bulan, sementara posisi di bawahnya seperti Senior Vice President digaji Rp200 juta per bulan, Vice President Rp80 juta, dan Direktur Eksekutif Rp50 juta.

Ahyudin saat menjabat sebagai petinggi difasilitasi tiga kendaraan mewah, seperti Toyota Alphard, Misubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin berupa keperluan rumah.

Baca juga: PPATK Sebut Ada Parpol Terima Aliran Dana ACT

Pusat Analisis dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat dugaan penyelewengan di tubuh ACT. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pihak sudah menganalisa aliran dana dari ACT.

PPATK mengungkap terjadi perputaran dana atau keluar masuk uang sekitar Rp1 triliun setiap tahun di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

PPATK menduga bahwa pengalangan dana yang dilakukan ACT tidak secara langsung disalurkan melainkan dikelola dulu di dalam bisnis tertentu. Dan di situ tentunya ada revenue ada keuntungan.

Bahkan PPATK menemukan dana ke sebuah perusahaan yang diduga dimiliki langsung salah satu pendiri ACT. Bahkan diungkap Ivan, ditemukan transaksi yang masif. Salah satu temuan PPATK, terdapat transaksi ke salah satu perusahaan sekitar Rp30 miliar yang diduga dimiliki salah satu pendiri ACT.

Baca juga: DPR: Perlu Pengawasan Khusus Cegah Penyelewengan Dana Lembaga Filantropi

Terorisme

Sangat wajar, ketika publik menduga bahwa ACT mengelola donasi dari masyarakat tidak semata untuk kepentingan kemanusiaan. Apalagi laporan-laporan PPATK ada yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Aksi terorisme tentu jauh dari kategori kegiatan kemanusiaan.

Baca juga: PPATK: Ada Dugaan Aliran Dana Terlarang dari ACT ke Alqaeda

Selama ini mendengar pejabat korupsi, kita sudah risih. Ini uang umat yang diselewengkan, naudzubillahimindzalik.

ACT sendiri tidak membantah gaji selangit para petingginya. Bahkan, gaji tinggi dianggap layak karena ACT sudah level internasional. Terkait dugaan penyalahgunaan, Presiden ACT Ibnu Khajar mengklaim laporan keuangan lembaga amalnya selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor.

Ibnu mengaku, ACT disiplin melakukan audit keuangan sejak 2005. Audit tersebut, kata dia, dilakukan setiap tahunnya sampai 2020.

Baca juga: Mahfud MD: ACT Harus Diproses Hukum Jika Terbukti Selewengkan Dana Kemanusiaan

ACT pun mengakui telah melakukan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022. Selain melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative yang tersebar di Turki, Palestina, dan Jepang, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal.

Di satu sisi pembenahan tersebut patut diapresiasi, namun secara tidak langsung ACT mengakui ada persoalan di internalnya sehingga perlu dilakukan restrukturisasi.

Untuk itulah, perlu pemerintah untuk turun tangan untuk membenahi polemik penyalahgunaan di tubuh lembaga amal dan donasi. Kementerian Sosial telah mencabut izin ACT terkait kegiatan pengumpulan uang dan barang. Ini menegaskan bahwa memang ada persoalan di tubuh ACT.

Upaya luar biasa

PPATK juga telah memblokir ratusan rekening milik ACT untuk sementara di 33 jasa penyedia keuangan karena dugaan penyalahgunaan dana itu.

Baca juga: PPATK Blokir Sementara 60 Rekening Yayasan ACT, Ini Alasannya

Namun hal itu jelas belum cukup. Perlu upaya luar biasa. Karena audit saja ternyata dinilai tidak bisa mendeteksi penyelewengan jika berkaca pada ACT yang setiap tahun laporan keuangannya selalu WTP.

Kalau memang ada unsur pidana, baik itu terkait dengan penyelewenangan dana maupun dugaan pidana terorisme, perlu rasanya pembuktian hingga ke meja hijau. Karena contoh penggunaan dana amal untuk terorisme pernah terjadi di negeri ini.

Untuk membuat terang benderang, tentu kasus ini harus diusut tuntas. Tidak hanya ACT, kalau memungkinkan semua lembaga sosial,kemanusiaan diaudit. Apalagi ACT juga mengaku selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.

Bikin regulasi yang mampu membuat dana-dana umat tersebut digunakan digunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan.

Jika dibiarkan semakin berlarut-larut, spekulasi masyarakat juga semakin berkembang. Hal ini bisa memengaruhi minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan.