Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KONTROVERSI pemblokiran rekening rakyat yang 3 bulan tidak aktif oleh PPATK ujungnya berakhir indah. Hal itu terjadi akibat bermunculannya protes dari masyarakat yang langsung ditanggapi oleh Istana.
Presiden Prabowo dengan sigap memanggil Ketua PPATK dan Gubernur BI pada Rabu (30/7/25) guna membahas langsung kontroversi itu. Setelah dipanggil Presiden Prabowo akhirnya mulai tanggal 31 Juli sudah sekitar 28 juta nomor rekening yang blokirnya dibuka kembali.
"Salut saya sama Presiden Prabowo yang responsif dan tegas meyikapi kontroversi pemblokiran rekening yang menyusahkan rakyat ini. Terimakasih Presiden Prabowo, sekarang puluhan juta rekening rakyat yang diblokir sudah aktif kembali", ungkap Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, dalam keterangannya, Jumat (1/8).
Menurut Jumhur niat baik Pemerintah melalui PPATK untuk membenahi rekening rakyat yang bisa disalahgunakan oleh orang jahat memang bisa dipahami. Namun begitu sebelum memutuskan kebijakan harus dikaji betul untung ruginya untuk rakyat.
"Bila dalam mengambil kebijakan segenap batin kita berkhidmat untuk rakyat, maka kebijakan-kebijakan yang berpotensi meresahkan rakyat pasti tertolak bahkan ketika masih dalam pikiran", pungkas Jumhur. (Cah/P-3)
PPATK menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukanĀ pemberhentian sementara transaksi rekening terkait pemblokiran rekening dormant.
Bank Syariah Indonesia menilai PPATKĀ memblokir rekening dormant, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana keuangan.
Pelajari cara cek rekening diblokir oleh PPATK. Ikuti langkah sederhana untuk tahu status pemblokiran rekening.
PENGAMAT kebijakan publik Sugiyanto mengkritik keras kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dormant atau tak ada transaksi secara masal.
PPATK mesti selektif dalam memblokir rekening agar tidak mempersulit konsumen.
DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroto persoalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyusahkan masyarakat.
Jika ada laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harusnya bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.
Bank Mandiri menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved