Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Humas Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberhentian sementara transaksi rekening terkait pemblokiran rekening dormant. Hal itu, ujar dia, sebagai upaya mencegah kejahatan keuangan.
"Untuk perlindungan rekening nasabah dari tindak pidana (penghentian sementara transaksi) akan terus dilakukan. Tentu dengan memperhatikan ekses-ekses yang kontra-produktif," ucap Natsir saat dihuhungi, Jumat (1/8).
Selain itu, untuk mencegah kejahatan keuangan yang semakin berkembang, Natsir menyampaikan bahwa PPATK juga akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk mencegah hal itu terjadi.
"Inovasi-inovasi terus harus dilakukan, karena dunia terus berkembang, termasuk kejahatan keuangan," sebut dia.
Sebelumnya PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan rekening pasif untuk tindak pidana, seperti jual beli rekening, pencucian uang, korupsi, dan transaksi narkotika. Selain itu, rekening dormant juga menurut PPATK seringkiali dijadikan penampung hasil judi online. Menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, warga yang merasa rekening dormantnya diblokir dapat menghubungi bank terkait untuk membuka kembali. Hal itu ia sampaikan di Istana Negara, Jakarta, kemarin. (H-4)
Saat ini, OJK juga tengah mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif.
Pelaku kejahatan keuangan tidak bisa lagi membuka rekening baru atau memanfaatkan layanan keuangan lainnya.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh PPATK menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Tapi ketika insentif bulanan hendak dicairkan, ternyata rekeningnya diblokir. Bukan karena kasus hukum, bukan karena saldo mencurigakan, tapi semata-mata karena dianggap tidak aktif.
Bank Syariah Indonesia menilai PPATKÂ memblokir rekening dormant, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana keuangan.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved