Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia menegaskan setiap kebijakan pemerintah, apalagi yang berdampak langsung pada masyarakat, harus terlebih dahulu disosialisasikan secara menyeluruh.
“Kebijakan itu sudah dibatalkan oleh presiden karena menimbulkan kegaduhan. Ke depan, kalau membuat kebijakan, harus disosialisasikan dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/8).
Ia menjelaskan, pengaturan mengenai rekening dormant tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dalam pasal 6 beleid itu disebutkan rekening tabungan dasar (basic saving account/BSA) dapat dinyatakan dormant jika saldo nol dan/atau tidak terdapat transaksi selama enam bulan berturut‑turut.
Namun demikian, Misbakhun menilai dalam praktiknya, ada prosedur yang harus diikuti, termasuk kewajiban bank untuk mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik rekening sebelum melakukan pemblokiran. Bank biasanya menghubungi pemilik rekening untuk memastikan status dan keaktifannya.
“Untuk rekening tidak aktif itu ada batas waktu tertentu. Dan bank wajib mengirim surat dulu kepada nasabah," ucap Politikus Partai Golkar itu.
Mengenai peran PPATK, Misbakhun menyatakan tujuan lembaga tersebut sebenarnya baik, yakni mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Namun, ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kesan sewenang-wenang.
Terkait adanya rencana pemanggilan PPATK oleh DPR, Misbakhun menyebutkan hal itu masih dalam pembahasan di tingkat pimpinan.
"Masih kami bicarakan," singkatnya.
Menanggapi isu penarikan dana dalam jumlah besar akibat kekhawatiran atas pemblokiran rekening, Misbakhun menegaskan bahwa tidak ada alasan masyarakat untuk panik.
“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bank masih dipercaya sebagai tempat penyimpanan uang yang paling aman," tutupnya. (H-3)
Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.
Tapi ketika insentif bulanan hendak dicairkan, ternyata rekeningnya diblokir. Bukan karena kasus hukum, bukan karena saldo mencurigakan, tapi semata-mata karena dianggap tidak aktif.
BPKN Mufti Mubarok meminta PPATK membatalkan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif atau rekening dormant selama tiga bulan
PPATK menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberhentian sementara transaksi rekening terkait pemblokiran rekening dormant.
Bank Syariah Indonesia menilai PPATK memblokir rekening dormant, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana keuangan.
KOMISI A DPRD DIY telah menerima aduan terkait langkah PPATK memblokir rekening dormant.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berencana meninjau ulang aturan pengelolaan rekening bank, termasuk rekening pasif atau dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved