Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia menegaskan setiap kebijakan pemerintah, apalagi yang berdampak langsung pada masyarakat, harus terlebih dahulu disosialisasikan secara menyeluruh.
“Kebijakan itu sudah dibatalkan oleh presiden karena menimbulkan kegaduhan. Ke depan, kalau membuat kebijakan, harus disosialisasikan dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/8).
Ia menjelaskan, pengaturan mengenai rekening dormant tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dalam pasal 6 beleid itu disebutkan rekening tabungan dasar (basic saving account/BSA) dapat dinyatakan dormant jika saldo nol dan/atau tidak terdapat transaksi selama enam bulan berturut‑turut.
Namun demikian, Misbakhun menilai dalam praktiknya, ada prosedur yang harus diikuti, termasuk kewajiban bank untuk mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik rekening sebelum melakukan pemblokiran. Bank biasanya menghubungi pemilik rekening untuk memastikan status dan keaktifannya.
“Untuk rekening tidak aktif itu ada batas waktu tertentu. Dan bank wajib mengirim surat dulu kepada nasabah," ucap Politikus Partai Golkar itu.
Mengenai peran PPATK, Misbakhun menyatakan tujuan lembaga tersebut sebenarnya baik, yakni mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Namun, ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kesan sewenang-wenang.
Terkait adanya rencana pemanggilan PPATK oleh DPR, Misbakhun menyebutkan hal itu masih dalam pembahasan di tingkat pimpinan.
"Masih kami bicarakan," singkatnya.
Menanggapi isu penarikan dana dalam jumlah besar akibat kekhawatiran atas pemblokiran rekening, Misbakhun menegaskan bahwa tidak ada alasan masyarakat untuk panik.
“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bank masih dipercaya sebagai tempat penyimpanan uang yang paling aman," tutupnya. (H-3)
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap seluruh proses analisis atas rekening dormant.
KEBIJAKAN pemblokiran rekening tidak aktif atau rekening dormant yang dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali merugikan masyarakat.
Rina (43), seorang pegawai swasta, tak pernah menyangka tabungan yang ia persiapkan demi pendidikan anaknya justru mendapatkan masalah.
KOMISI A DPRD DIY telah menerima aduan terkait langkah PPATK memblokir rekening dormant.
Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved