Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan siap menghilangkan praktik korupsi di wilayah itu dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi bersama pihak.
Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sama-sama memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
"Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat dituntut untuk semakin serius dan bersatu guna memerangi korupsi," kata Ridwan seperti dilansir dari Antara, Senin (20/11).
Menurut Ridwan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan dapat menghambat perkembangan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk mengatasi dampak dari korupsi tersebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak supaya praktik korupsi dapat dicegah," ujarnya.
Baca juga:
> BPK Terjerat Korupsi Akibat Tersandera Kepentingan Politik
> Nasib Papua dan Pilpres 2024
Dia menjelaskan hal tersebut sesuai dengan tema Hari Antikorupsi Sedunia 2023 yakni Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju.
"Dengan tema tersebut maka sinergi antar pemerintah dan masyarakat dapat mengacu dalam upaya bersama dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk menghilangkan praktik korupsi di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di daerah siap mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Untuk itu mari bersama bergandengan tangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia maju, dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan efektif," ujarnya. (Z-6)
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
Setyo mengatakan pengumuman tersangka tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan dan penelaahan sejumlah dokumen maupun barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved