Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan siap menghilangkan praktik korupsi di wilayah itu dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi bersama pihak.
Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sama-sama memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
"Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat dituntut untuk semakin serius dan bersatu guna memerangi korupsi," kata Ridwan seperti dilansir dari Antara, Senin (20/11).
Menurut Ridwan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan dapat menghambat perkembangan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk mengatasi dampak dari korupsi tersebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak supaya praktik korupsi dapat dicegah," ujarnya.
Baca juga:
> BPK Terjerat Korupsi Akibat Tersandera Kepentingan Politik
> Nasib Papua dan Pilpres 2024
Dia menjelaskan hal tersebut sesuai dengan tema Hari Antikorupsi Sedunia 2023 yakni Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju.
"Dengan tema tersebut maka sinergi antar pemerintah dan masyarakat dapat mengacu dalam upaya bersama dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk menghilangkan praktik korupsi di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di daerah siap mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Untuk itu mari bersama bergandengan tangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia maju, dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan efektif," ujarnya. (Z-6)
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
KOORDINATOR MAKI, Boyamin Saiman menduga ada pihak yang melakukan intervensi kepada KPK sehingga eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bisa menjadi tahanan rumah.
MAKI berencana mengadukan pimpinan KPK ke Komisi III DPR RI terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
KPK pastikan pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah kembali ke rutan sesuai prosedur hukum kasus korupsi kuota haji.
KPK percepat pemberkasan kasus korupsi kuota haji agar segera disidangkan. Simak alasan pemeriksaan eks Menag Yaqut saat libur Lebaran
KPK merespons laporan MAKI ke Dewas terkait polemik tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas. KPK mengklaim prosedur sudah sesuai aturan
Penyidik KPK kini mendalami peran pihak signifikan di balik manipulasi pembagian kuota 50 persen haji khusus. Simak selengkapnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved