Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan siap menghilangkan praktik korupsi di wilayah itu dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi bersama pihak.
Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sama-sama memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
"Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat dituntut untuk semakin serius dan bersatu guna memerangi korupsi," kata Ridwan seperti dilansir dari Antara, Senin (20/11).
Menurut Ridwan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan dapat menghambat perkembangan pembangunan berkelanjutan.
"Untuk mengatasi dampak dari korupsi tersebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak supaya praktik korupsi dapat dicegah," ujarnya.
Baca juga:
> BPK Terjerat Korupsi Akibat Tersandera Kepentingan Politik
> Nasib Papua dan Pilpres 2024
Dia menjelaskan hal tersebut sesuai dengan tema Hari Antikorupsi Sedunia 2023 yakni Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju.
"Dengan tema tersebut maka sinergi antar pemerintah dan masyarakat dapat mengacu dalam upaya bersama dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk menghilangkan praktik korupsi di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di daerah siap mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Untuk itu mari bersama bergandengan tangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia maju, dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan efektif," ujarnya. (Z-6)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Budi menjelaskan, Sudewo terseret kasus suap jalur kereta saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Dalam kasus ini, Bupati nonaktif Pati itu berstatus sebagai saksi.
Penyidik menemukan sejumlah bukti kasus dugaan pemerasan bermodus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Kota Madiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved