Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus penambangan ilegal. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani.
"Kami turut menjaring pelaku-pelaku lain. Ini adalah salah satu bentuk upaya kita memberikan efek jera agar ada dampak terhadap penambangan lain. Ini merupakan bukti bahwa KLHK konsisten dan terus mengembangkan kejahatan ini, tidak berhenti pada pelaku ini. Mungkin akan ada tersangka lainnya dan sedang kami dalami," kata Rasio di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (11/4).
Baca juga: Polisi Diminta Usut Kasus Pembunuhan Sadis di Kawasan Tambang di Banjar
Rasio tidak membeberkan berapa banyak kasus penambangan ilegal yang telah ditangani KLHK selama beberapa tahun terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya serius dalam memberantas penambangan ilegal.
Baca juga: Dirkrimsus Polda Kaltara Amankan Perempuan yang Diduga Lakukan Tambang Ilegal
"Kita banyak menangani kasus penambangan ilegal, di Bangka Belitung, Sulawesi dan tempat-tempat lainnya. Kejahatan ini sangat serius karena mereka merusak lingkungan mangrove yang sangat penting. Tidak hanya untuk masyarakat nelayan tapi juga untuk upaya pengurangan emisi gas rumah kaca," beber dia. (Z-6)
Aktivitas mereka dikhawatirkan akan merusak alam dan berdampak pada lingkungan sekitar
Hakim pun terus bertanya alasan mengapa dengan adanya instruksi pengamanan tersebut, penambang liar di wilayah IUP PT Timah tetap tak bisa dikendalikan hingga saat ini.
Kapolres Bolsel, AKBP Indra Wahyu Majid menjelaskan bahwa pihaknya mengutamakan pendekatan humanis dalam penertiban ini
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
Jalanan di depan sekolah rusak dan berdebu, serta mengganggu proses belajar mengajar.
PERTAMBANGAN pasir timah ilegal di kawasan Pantai Cemara, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel), kian masif bermunculan.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Tommy mengatakan meningkatkan nilai HPE konsentrat tembaga juga dipengaruhi tingginya permintaan industri global terhadap tembaga.
Operasi pencarian penambang yang diduga terperangkap di bekas area galian tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi.
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved