Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH perlu memberikan kepastian penegakan hukum terkait peristiwa pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Nduga, Papua.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan kepastian tersebut dibutuhkan untuk menjamin keamanan warga lokal maupun asing di wilayah Papua.
"Pemerintah perlu beri perhatian terhadap perisitiwa ini. Unutk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan HAM, karena ada penyanderaan warga sipil," ungkap Tobas, sapaan akrabnya, Kamis (9/2).
Baca juga: Sebelum Dievakuasi, 15 Pekerja Puskesmas Paro Ditolong Pendeta
Menurutnya, perisitwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air murni tindakan kriminal. Peristiwa tersebut diyakini tidak terkait dengan gerakan kombatan yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.
"Tidak ada kaitannya dengan kombatan, ini merupakan pelanggaran hukum nasional dan internasional juga karena melibatkan warga negara asing," imbuh Tobas.
Baca juga: Polisi Kerahkan Helikopter untuk Cari Penumpang Susi Air
Oleh karena itu, Tobas menuturkan negara wajib memberikan perlindungan kepada siapapun yang berada di wilayah Indonesia. Termasuk, segera menemukan Pilot Susi Air bernama Philip Merthens, yang berkewarganegaraan Selandia Baru.
"Apalagi juga ada kepentingan dari negara asing untuk memantau warga negaranya yang terkena dampak ini," pungkasnya.
Pihaknya berharap pemerintah segera melakukan langkah penyelamatan yang efektif. Sehingga, isu pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot berkewarganegaraan asing tidak menjadi bola liar.(OL-11)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Compressed Biomethane Gas (CBG) pertama di Papua diresmikan.
BMKG mencatat bahwa terjadi tsunami kecil di perairan Indonesia akibat gempa M 8,7 yang terjadi wilayah pesisir timur Rusia. Gelombang tsunami tersebut paling tinggi sekitar 20 cm.
BMKG Wilayah V Jayapura melaporkan bahwa tujuh daerah di Tanah Papua berisiko terdampak akibat gempa besar berkekuatan 8,7 magnitudo
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved