Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektorat DKI Jakarta bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat dan Ngobrol Santai (Ngobras) bertajuk Bergerak Bersama Lawan Korupsi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Ia mengajak para abdi negara dan warga Jakarta untuk menghindari kegiatan korupsi.
“Ini merupakan komitmen kita untuk mendukung kegiatan ini dan komitmen Presiden Indonesia agar Indonesia lebih maju dan sejahtera dengan gerakan antipungutan liar (pungli) dan antikorupsi. Kegiatan ini dilakukan di berbagai daerah dan instansi. Saya kira, apa yang kita lakukan hari ini bukan awal, karena ini kita lakukan setiap tahun,” kata Marullah di Jakarta Pusat, pada Minggu (1/12).
Lebih lanjut, budaya antikorupsi perlu dibiasakan mulai sekarang dan dari lingkup terkecil, yaitu diri sendiri. Dengan kesamaan visi untuk melawan korupsi melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi tonggak untuk melompat jauh menjadi negara maju dan sejahtera.
“Mari dukung kegiatan antikorupsi ini. Karena bukan berbicara jauh-jauh, tapi dalam lingkup terdekat. Bahkan kita harus menasehati diri kita sendiri. Menasehati lingkup terdekat, baru masyarakat sekeliling kita. Mulailah dari diri sendiri sekarang, dan dari hal yang kecil,” jelasnya.
Senada dengan Marullah, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Andry Wibowo pun mengajak masyarakat untuk membangun peradaban baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Selain berolahraga, kita juga berupaya menyampaikan kepada publik, mari kita bangun peradaban baru untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upayanya adalah membenahi sistem birokrasi kita dan sistem sosial yang koruptif, dimulai dengan mengurangi dan meminimalkan pungli di segala sektor,” ungkapnya.
Andry juga menuturkan, agar jajaran Pemprov DKI dan mitra stakeholder terkait untuk selalu siap dalam upaya pemberantasan korupsi mulai dari internal birokrasi.
“Ini menjadi batu pijakan, karena ini menjadi kegiatan rutin dalam upaya yang sekiranya perlu. Sehingga secara birokratif kita punya niat yang sama, kemudian secara sosial semakin banyak masyarakat yang bisa bersinergi dengan kita,” tambahnya.
Sementara, Inspektur DKI Jakarta Dhani Sukma menjelaskan, melawan korupsi merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dan seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Sekaligus untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa korupsi adalah bus pertama yang harus kita lewati secara masif dan konsisten. Yang kedua dilaksanakan beberapa kegiatan, seperti jalan sehat bersama dengan mengampanyekan gerakan melawan korupsi yang diikuti oleh 1.000 peserta. Jalan sehat tersebut menandakan bahwa kita siap bergerak untuk melawan korupsi,” tandasnya. (J-2)
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved