Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektorat DKI Jakarta bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat dan Ngobrol Santai (Ngobras) bertajuk Bergerak Bersama Lawan Korupsi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Ia mengajak para abdi negara dan warga Jakarta untuk menghindari kegiatan korupsi.
“Ini merupakan komitmen kita untuk mendukung kegiatan ini dan komitmen Presiden Indonesia agar Indonesia lebih maju dan sejahtera dengan gerakan antipungutan liar (pungli) dan antikorupsi. Kegiatan ini dilakukan di berbagai daerah dan instansi. Saya kira, apa yang kita lakukan hari ini bukan awal, karena ini kita lakukan setiap tahun,” kata Marullah di Jakarta Pusat, pada Minggu (1/12).
Lebih lanjut, budaya antikorupsi perlu dibiasakan mulai sekarang dan dari lingkup terkecil, yaitu diri sendiri. Dengan kesamaan visi untuk melawan korupsi melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi tonggak untuk melompat jauh menjadi negara maju dan sejahtera.
“Mari dukung kegiatan antikorupsi ini. Karena bukan berbicara jauh-jauh, tapi dalam lingkup terdekat. Bahkan kita harus menasehati diri kita sendiri. Menasehati lingkup terdekat, baru masyarakat sekeliling kita. Mulailah dari diri sendiri sekarang, dan dari hal yang kecil,” jelasnya.
Senada dengan Marullah, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Andry Wibowo pun mengajak masyarakat untuk membangun peradaban baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Selain berolahraga, kita juga berupaya menyampaikan kepada publik, mari kita bangun peradaban baru untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upayanya adalah membenahi sistem birokrasi kita dan sistem sosial yang koruptif, dimulai dengan mengurangi dan meminimalkan pungli di segala sektor,” ungkapnya.
Andry juga menuturkan, agar jajaran Pemprov DKI dan mitra stakeholder terkait untuk selalu siap dalam upaya pemberantasan korupsi mulai dari internal birokrasi.
“Ini menjadi batu pijakan, karena ini menjadi kegiatan rutin dalam upaya yang sekiranya perlu. Sehingga secara birokratif kita punya niat yang sama, kemudian secara sosial semakin banyak masyarakat yang bisa bersinergi dengan kita,” tambahnya.
Sementara, Inspektur DKI Jakarta Dhani Sukma menjelaskan, melawan korupsi merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dan seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Sekaligus untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa korupsi adalah bus pertama yang harus kita lewati secara masif dan konsisten. Yang kedua dilaksanakan beberapa kegiatan, seperti jalan sehat bersama dengan mengampanyekan gerakan melawan korupsi yang diikuti oleh 1.000 peserta. Jalan sehat tersebut menandakan bahwa kita siap bergerak untuk melawan korupsi,” tandasnya. (J-2)
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved