Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua KPK RI Alexander Marwata angkat bicara soal tingginya penghasilan ASN DKI. Pemprov DKI Jakarta menerapkan pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diberikan berdasarkan beban kerja per PNS sesuai jabatan dan golongan.
Alexander mengatakan, dengan nilai APBD yang sangat tinggi bahkan tertinggi di Indonesia, nilai TKD dan gaji pokok kepala dinas di DKI bahkan lebih tinggi daripada pejabat eselon 1 setara dirjen di kementerian.
"Jadi tolong di Pemprov DKI, tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata. Bahkan ada salah satu dirjen di kementerian, dia iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI. Artinya bapak-bapak harus berbangga jadi bagian DKI yang bisa sejahtera," kata Alexander dalam agenda rapat koordinasi anti korupsi di Balai Kota, Kamis (15/12).
Baca juga: Anies tak Akan Wajibkan ASN DKI Naik Kendaraan Umum
Ia pun menilai pendapatan yang diraih ini sudah bisa mencukupi kesejahteraan para ASN. Untuk itu, ia mengimbau ASN DKI menjauhi korupsi.
"Tapi mohon supaya penghasilan yang udah diberikan secara layak itu diimbangi dengan kinerja baik. Kami masih sering mendengar dan mendapat info masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (pengadaan barang dan jasa)," tuturnya.(OL-5)
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved