Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak akan mewajibkan ASN DKI untuk naik angkutan umum. Menurut dia, menggunakan angkutan umum atau tidak harusnya menjadi pilihan yang rasional dan bukan karena diwajibkan.
"Orang naik kendaraan umum bukan kewajiban tapi karena pilhan yang rasional. Kalau dia naik kendaraan umum karena rasional maka dia akan pakai lagi," kata Anies di Balai Kota, Selasa (27/9).
Jika diwajibkan, sewaktu-waktu langkah tersebut akan dilanggar atau ditinggalkan apabila tidak diawasi.
Anies menjelaskan, pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan angkutan umum yang nyaman dan aman. Hal itu sebagai bentuk insentif kepada masyarakat.
Baca juga: Masa Jabatan Segera Habis, Anies: Pekerjaan Jalan Terus
Jika angkutan umum yang tersedia sudah nyaman, aman, dan terjangkau, hal ini akan menjadi pilihan bagi masyarakat. Anies mencontohkan saat ini terdapat peningkatan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta setelah pandemi dari 350 ribu penumpang per hari menjadi 1 juta penumpang per hari.
"Dia merasa nyaman lalu jadi meningkat. Sama-sama nih dari Lebak Bulus ke HI. Naik pribadi berapa lama nih, energinya seberapa besar. Mau naik umum, MRT atau yang non-massal misal ojek daring. Nah, dari situ ada pilihan rasional. Naik MRT lebih murah, nyaman, dan bisa bekerja produktif. Begitu kebijakan jadi pilihan rasional akan menghasilkan pengguna yang lebih banyak lagi," tukasnya.(OL-5)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved