Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar tiga jaringan bandar kelas kakap dengan perputaran uang mencapai Rp59,2 triliun berikut barang bukti sebanyak 2 ton (sabu, ganja, dan narkotika lainnya)
Legislator dari Dapil NTB II ini meminta Bareskrim Polri konsisten memberantas narkoba demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. ”Kami sangat mengapresiasi keberhasilan jajaran kepolisian dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang disampaikan oleh Bareskrim Polri pada awal November 2024,” kata Sari dalam keterangannya, Rabu (6/11).
Dia berharap semangat pemberantasan narkoba di jajaran kepolisian dapat terus dilaksanakan dengan konsisten. Anggota Fraksi Golkar DPR ini juga mendorong Korps Bhayangkara memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait.
Tak kalah pentingnya, Sari mendorong kepolisian untuk terus memperkuat kerja sama internasional dengan negara lain dan jaringan internasional lainnya. Berdasarkan data, mayoritas narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari negara lain.
Sebelumnya, Jumat (1/11), Bareskrim Polri membongkar tiga jaringan bandar narkoba kakap dengan perputaran uang sampai Rp59,2 triliun. Barang bukti yang disita lebih dari 2 ton.
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, menyatakan pengungkapan tiga bandar kakap tersebut dilakukan dalam join operasi selama dua bulan, September-Oktober 2024. Operasi tersebut dilakukan bersama Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea dan Cukai, PPATK, dan Badan Narkotika Amerika Serikat (DEA).
Jaringan tiga bandar kakap tersebut adalah jaringan FP, HS, dan H. FP beroperasi di 14 provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Adapun jaringan HS beroperasi di lima provinsi, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Bali. Sedangkan jaringan H dikendalikan oleh tiga bersaudara berinisial HDK, DS alias T, dan TM alias AK yang beroperasi di Provinsi Jambi.
”Dari hasil analisis keuangan oleh PPATK, perputaran uang dan transaksi dari tiga jaringan narkoba tersebut mencapai Rp59,2 triliun rupiah,” ungkap Wahyu.
Dari tiga jaringan narkoba kakap, jaringan FP terbesar dengan perputaran uang mencapai Rp56 triliun. Sedangkan perputaran uang jaringan HS sebesar Rp2,1 triliun dan jaringan H Rp1,1 triliun.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW) Budi Tanjung menilai Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri intensif membongkar jaringan pengedar narkoba baik di tingkat lokal maupun internasional.
Pengungkapan tiga jaringan bandar narkoba ini, imbuhnya, sejalan dengan prioritas utama dalam program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemberantasan narkoba sebagai bagian dari Astacita.
"Kerja keras Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dan anak buahnya ini patut diapresiasi sebagai bukti komitmen Polri untuk memberantas kejahatan narkoba hingga ke akar-akarnya," tandasnya. (Ant/J-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang selalu berusaha merusak citra kepolisian dengan segala cara
Kehadiran robot tersebut masih bersifat demonstratif dan edukatif.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 seharusnya tidak berhenti pada seremoni
Aksi cium tangan Gibran kepada Try terlihat saat Gibran yang berada di belakang Presiden Prabowo Subianto baru tiba di lokasi acara.
Komisi III DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pekan depan pada Senin (7/7).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
pelantikan Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas), apalagi jika sampai melakukan tindakan anarkis
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved