Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERPUTARAN uang dari bisnis narkoba di Indonesia diyakini anggota Komisi III DPR Santoso sangat besar sehingga bukan tidak mungkin putaran uang tersebut digunakan untuk menjadi modal pemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Duit dari narkoba itu sangat besar. Saya yakin ada aliran uang itu yang digunakan untuk pemenangan salah satu kontestan yang nantinya bisa menang dan dilindungi bisnisnya,” ujarnya, Sabtu (27/5)
Isu adanya uang narkoba dalam pemilu bukan barang baru maka aparat penegak hukum sudah selayaknya melakukan penelusuran dari praktik tersebut. Pemerintah memiliki kelengkapan aparat penegak hukum yang berada di setiap pelosok daerah dan bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
“Kita kan punya aparat penegak hukum yang konsen terhadap narkoba, seperti BNN, Polri juga yang lain. Jika memang ada indikasi ya telusuri jangan kendor,” cetusnya.
Menurutnya jika polri tidak melakukan tindakan atas indikasi tersebut maka artinya polri memiliki kelemahan yang patut disorot dan dibenahi. Hal ini sudah menjadi kewajiban DPR khususnya Komisi III untuk meminta penjelasan atas dugaan tersebut.
Baca juga: Mabes Polri Klarifikasi Dugaan Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024
“Bisa saja itu terjadi. Berarti ada kelemahan di aparat penegak hukum kita. Dalam sidang ini akan kami tanyakan dalam rapat kerja dengan kapolri bagaimana ceritanya soal penanganan narkoba dan uang yang besar dari peredaran ini,” tukasnya.
Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan sampai saat ini belum menemukan adanya aliran dana dari narkoba untuk pemilu 2024. Padahal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sudah menginstruksikan untuk melakukan pemetaan aliran dana peredaran narkoba yang mengalir ke pemilu 2024. (Sru/Z-7)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Uji coba robot polisi tersebut, kata dia, dilakukan dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara yang digelar pada 1 Juli 2025 .
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat 17 Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi satu tingkat lebih tinggi, salah satunya Irjen Winarko.
Operasi Pekat 2025 disambut baik masyarakat. Listyo mengatakan berdasarkan survei indikator, 67 persen masyarakat puas terhadap operasi pemberantasan premanisme itu.
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved