Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERPUTARAN uang dari bisnis narkoba di Indonesia diyakini anggota Komisi III DPR Santoso sangat besar sehingga bukan tidak mungkin putaran uang tersebut digunakan untuk menjadi modal pemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Duit dari narkoba itu sangat besar. Saya yakin ada aliran uang itu yang digunakan untuk pemenangan salah satu kontestan yang nantinya bisa menang dan dilindungi bisnisnya,” ujarnya, Sabtu (27/5)
Isu adanya uang narkoba dalam pemilu bukan barang baru maka aparat penegak hukum sudah selayaknya melakukan penelusuran dari praktik tersebut. Pemerintah memiliki kelengkapan aparat penegak hukum yang berada di setiap pelosok daerah dan bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
“Kita kan punya aparat penegak hukum yang konsen terhadap narkoba, seperti BNN, Polri juga yang lain. Jika memang ada indikasi ya telusuri jangan kendor,” cetusnya.
Menurutnya jika polri tidak melakukan tindakan atas indikasi tersebut maka artinya polri memiliki kelemahan yang patut disorot dan dibenahi. Hal ini sudah menjadi kewajiban DPR khususnya Komisi III untuk meminta penjelasan atas dugaan tersebut.
Baca juga: Mabes Polri Klarifikasi Dugaan Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024
“Bisa saja itu terjadi. Berarti ada kelemahan di aparat penegak hukum kita. Dalam sidang ini akan kami tanyakan dalam rapat kerja dengan kapolri bagaimana ceritanya soal penanganan narkoba dan uang yang besar dari peredaran ini,” tukasnya.
Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan sampai saat ini belum menemukan adanya aliran dana dari narkoba untuk pemilu 2024. Padahal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sudah menginstruksikan untuk melakukan pemetaan aliran dana peredaran narkoba yang mengalir ke pemilu 2024. (Sru/Z-7)
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved