Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERPUTARAN uang dari bisnis narkoba di Indonesia diyakini anggota Komisi III DPR Santoso sangat besar sehingga bukan tidak mungkin putaran uang tersebut digunakan untuk menjadi modal pemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Duit dari narkoba itu sangat besar. Saya yakin ada aliran uang itu yang digunakan untuk pemenangan salah satu kontestan yang nantinya bisa menang dan dilindungi bisnisnya,” ujarnya, Sabtu (27/5)
Isu adanya uang narkoba dalam pemilu bukan barang baru maka aparat penegak hukum sudah selayaknya melakukan penelusuran dari praktik tersebut. Pemerintah memiliki kelengkapan aparat penegak hukum yang berada di setiap pelosok daerah dan bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
“Kita kan punya aparat penegak hukum yang konsen terhadap narkoba, seperti BNN, Polri juga yang lain. Jika memang ada indikasi ya telusuri jangan kendor,” cetusnya.
Menurutnya jika polri tidak melakukan tindakan atas indikasi tersebut maka artinya polri memiliki kelemahan yang patut disorot dan dibenahi. Hal ini sudah menjadi kewajiban DPR khususnya Komisi III untuk meminta penjelasan atas dugaan tersebut.
Baca juga: Mabes Polri Klarifikasi Dugaan Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024
“Bisa saja itu terjadi. Berarti ada kelemahan di aparat penegak hukum kita. Dalam sidang ini akan kami tanyakan dalam rapat kerja dengan kapolri bagaimana ceritanya soal penanganan narkoba dan uang yang besar dari peredaran ini,” tukasnya.
Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan sampai saat ini belum menemukan adanya aliran dana dari narkoba untuk pemilu 2024. Padahal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sudah menginstruksikan untuk melakukan pemetaan aliran dana peredaran narkoba yang mengalir ke pemilu 2024. (Sru/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved