Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN anak usia sekolah di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) tak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA-SMK.
Penyebab banyaknya lulusan SMP tak meneruskan sekolah karena SMA-SMK Negeri di kota ini sangat minim kemudian tak memiliki biaya bersekolah di perguruan swasta.
Keterangan di Kantor Balai Kota Depok sekurangnya 15 ribu lulusan SMP belum melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK.
Baca juga : Ribuan Siswa tidak Tertampung
Karena mereka masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk membuka jalur optimalisasi untuk anak-anak yang lulus SMP.
"Kami masih optimis dan berharap ada solusi. Intinya, anak kami bisa sekolah negeri. Apalagi Pak Wali Kota kan telah bersurat ke Penjabat Gubernur Jawa Barat untuk dibuka segera jalur optimalisasi SMA-SMK Negeri, " ucap Jamila salah satu dari belasan ibu-ibu di Balai Kota Depok, Jalan Margonda Nomor 53, Pancoran Mas, Kamis (25/7).
Jamilia bersama belasan ibu-ibu datang ke Balai Kota guna mendapatkan informasi perihal pembukaan jalur optimalisasi SMA-SMK Negeri.
Baca juga : 29 Ribu Lulusan SMP di Depok Tak Diterima di SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025
Sambung dia, pemerintah kota meminta dibuka jalur optimalisasi untuk menekan jumlah lulusan SMP yang putus sekolah.
" Karena lewat program tersebut anak-anak lulusan SMP bisa melanjutkan program wajib belajar 12 tahun,” ungkapnya.
Sebelumnya pada Senin (22/7), Wali Kota Depok Mohamnad Idris bersurat pada Penjabat Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan optimalisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024-2025.
Baca juga : 53 Kepala SMA-SMK dan SMP Negeri di Depok Terancam Dipecat jika Terima Siswa Titipan di PPDB
Wali Kota dalam suratnya menyatakan masih terdapat lulusan SMP yang belum dapat tertampung di SMA-SMK Negeri di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Surat perihal optimalisasi PPDB jenjang SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-20245 bernomor 420/458.Disdik yang sifatnya penting tersebut dipaparkan dalam lembaran surat berkop Wali Kota.
Surat yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur, ikut ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Kepala Cabang Dinas Wilayah II Provinsi Jabar, DPRD Jabar dan DPRD Kota Depok.
Baca juga : Sekolah Gratis belum Tentu Terjangkau dan Bermutu
"Berdasarkan hasil penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024-2025 jenjang SMA-SMK Negeri di Kota Depok, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dapat kami sampaikan,
masih terdapat lulusan SMP yang belum dapat tertampung di SMA-SMK Negeri Kota Depok."
"Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Penjabat Gubernur Jawa Barat melalui Penjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk dapat membuka jalur optimalisasi dalam bentuk penambahan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) maupun penambahan rombel setiap SMA-SMK Negeri, " papar Wali Kota.
Wali Kota mengatakan tujuan optimalisasi jalur PPDB ini untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan jenjang SMA-SMK Negeri di Kota Depok.
Tetapi surat Wali Kota yang dikirimnya empat hari lalu belum mendapat Respon. " Kami belum dapat arahan tentang perihal itu, dalam rapat kepala sekolah juga tidak dibahas masalah optimalisasi, " kata Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMAN Kota Depok, Dadi yang sekaligus Kepala SMAN 14 Kota Depok itu (KG/Z-7)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
INTENSITAS bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat per Februari 2026 meningkat.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved